Suara.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pihaknya belum bisa berkontak dengan para warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
“Kalau kontak langsung belum boleh, karena itu masih dalam pengawasan polisi Malaysia,” kata Karding di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).
Dia menyebut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) baru akan mendapatkan akses kontak dengan WNI korban penembakan tersebut pada Rabu (29/1/2025) mendatang.
“Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam ini dalam melindungi mereka,” ujar Karding.
Lebih lanjut, dia juga mengaku mendorong Kemenlu untuk membantu upaya penegakkan hukum di Malaysia berjalan transparan.
Sekadar informasi, 5 WNI menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia dan satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia.
Para korban diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal dan melakukan perlawanan sehingga terjadi penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
Menanggapi itu, Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan pihaknya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia telah memonitor informasi mengenai insiden penembakan terhadap WNI ini.
“Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM didapat konfirmasi bahwa benar pada tgl 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal," tulis Judha dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
Baca Juga: Janggal, DPR Ragukan Alasan Malaysia Tembak PMI, Kok Nabrak Kapal?
Judha dalam keterangannya mengatakan, penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Diketahui insiden penembakan tersebut mengakibatkan satu WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka.
Ia berujar KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka. Sementaea data mengenai para korban masih terus didalami.
“KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force," tulis Judha.
“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Janggal, DPR Ragukan Alasan Malaysia Tembak PMI, Kok Nabrak Kapal?
-
Nol Gelar Indonesia Masters 2025, Lengkapi Kegagalan Laga Besar Awal Tahun
-
WNI Tewas Ditembak di Malaysia, Pimpinan DPR: Kami Menyayangkan dan Mengecam
-
Prabowo Subianto Tinggalkan India, Siap Terima Penghargaan Bergengsi di Malaysia
-
Insiden Penembakan WNI di Malaysia: Satu Korban Luka Tembak di Selangor Kondisinya Kritis
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional