Suara.com - Persoalan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang tidak kunjung diberikan oleh negara sejak 2020 berdampak terhadap gangguan kesejahteraan hidup bagi para pengajar tersebut. Aliansi dosen ASN Kementerian Diktidaintek seluruh Indonesia (Adaksi) Anggun Gunawan mengungkapkan kalau beberapa dosen bahkan ada yang sampai fustrasi akibat kekurangan penghasilan.
"Banyak yang curhat, ada yang mau bunuh diri gitu. Dan ada banyak masalah, banyak terjerat hutang. Karena ketika mereka masuk menjadi dosen, jadi CPNS, itu gajinya cuma 2,3 (juta) untuk yang single. Kalau yang sudah berkeluarga mungkin 2,7 sampai 2,9 (juta)," ungkap Anggun ditemui ketika menggelar aksi di depan Gedung Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Saat melamar menjadi dosen ASN dengan bekal jenjang pendidikan S2, dikatakan Anggun, kalau banyak dari mereka yang berharap bisa menaikan taraf ekonomi keluarga. Namun yang terjadi, gaji mereka sebagai dosen ASN justru dinilai terlalu kecil serta tukin yang tidak pernah diberikan oleh pemerintah sejak 2020.
"Jangankan untuk ngasih ke orang tua, untuk diri mereka sendiri pun juga gak cukup gitu. Sehingga pada akhirnya banyak kawan-kawan itu, karena mereka cerdas, melakukan semacam mata pencarian yang baru," imbuhnya.
Bagi para dosen ASN yang ada di Pulau Jawa, tak sedikit yang mencoba menambah penghasilan dengan juga mengajar di perguruan tinggi swasta. Hal tersebut, diakui juga oleh Anggun, dia lakukan untuk menambah penghasilannya.
Akan tetapi, Anggun menyampaikan kalau hal serupa tidak bisa dilakukan oleh setiap dosen ASN, terutama yang berada di daerah kecil.
"Sehingga mereka memang struggle, ada yang masih tergantung sama orang tua, atau mungkin mereka beruntung dapat pasangan yang secara ekonomi bagus," ucapnya.
Rendahnya penghasilan sebagai dosen ASN, menurut Anggun, justru turut menghilangkan kebanggan sendiri sebagai pengajar di perguruan tinggi.
"Pride mereka sebagai dosen dengan digaji cuma 3 juta itu udah hilang sama sekali," pungkasnya.
Baca Juga: Anggaran 17 K/L Tak Kena Pangkas Prabowo: Ada Kemenhan, Polri, KPK, BIN hingga Kejagung!
Berita Terkait
-
Anggaran 17 K/L Tak Kena Pangkas Prabowo: Ada Kemenhan, Polri, KPK, BIN hingga Kejagung!
-
Sebut Kunjungan di Solo Settingan, Roy Suryo Sindir Aktivitas Jokowi usai Lengser: Dia Banci Kamera
-
Prabowo Naik Maung Garuda saat Cek Program MBG di Jakarta Timur, Anak-anak SD Histeris!
-
Bumerang buat Prabowo? Pakar Ungkap Risiko Pemerintah Imbas Anggaran Dipangkas!
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah