Suara.com - Penyelidikan atas insiden penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Selangor pada 24 Januari lalu, berpotensi berkembang menjadi investigasi perdagangan narkotika atau senjata api.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, dalam konferensi pers di gedung Parlemen Malaysia pada Senin (3/2), sebagaimana dikutip dari Free Malaysia Today, Selasa (4/2/2025).
"Kami tidak menutup kemungkinan bahwa setelah interogasi lebih lanjut terhadap para tersangka, kasus ini bisa berkembang menjadi penyelidikan perdagangan narkoba atau senjata api, berdasarkan pola yang serupa dalam investigasi sebelumnya," ujar Saifuddin.
Saifuddin juga menyebut bahwa kelima WNI yang terlibat dalam insiden tersebut merupakan imigran ilegal tanpa dokumen resmi.
Satu Tersangka Ditangkap, Diduga Terlibat Perdagangan Manusia
Penyelidikan awal telah mengarah pada penangkapan seorang pria yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia.
"Investigasi awal menemukan bahwa pria tersebut memiliki keterkaitan dengan kapal yang dikejar oleh APMM," jelas Saifuddin.
Pria tersebut diyakini berperan sebagai "pengangkut" imigran ilegal melalui jaringan penyelundupan yang lebih luas.
APMM yang Terlibat Penembakan Dinonaktifkan
Baca Juga: Adu Gaji PNS Indonesia vs Malaysia, Mana yang Lebih Besar?
Selain penyelidikan terhadap para tersangka, aparat APMM yang terlibat dalam penembakan juga sedang diperiksa.
Saifuddin menyebut bahwa dirinya telah bertemu dengan Kepala Kepolisian Malaysia, Razarudin Husain, dan telah sepakat untuk menonaktifkan aparat yang terlibat dalam insiden tersebut.
"Kami memastikan bahwa investigasi dilakukan secara transparan," tegasnya.
Kronologi Versi Malaysia: Dari Pengejaran Hingga Penembakan
Menurut keterangan Saifuddin, insiden bermula pada pukul 02.58 dini hari ketika Pusat Kontrol Area Klang mendeteksi kapal mencurigakan yang memasuki perairan Malaysia di dekat Pulau Carey.
Kapal patroli Penggalang 31 milik APMM kemudian mengidentifikasi kapal tersebut dan memberikan peringatan melalui pengeras suara. Namun, kapal tersebut tidak berhenti dan mencoba melarikan diri.
Berita Terkait
-
Adu Gaji PNS Indonesia vs Malaysia, Mana yang Lebih Besar?
-
Kronologi Lengkap WNI Ditembak Aparat Malaysia, Presiden Prabowo: Investigasi!
-
Kunjungan Presiden RI ke Malaysia, Dapat Penghormatan Tinggi dari Kerajaan
-
Malam Maut di Laut Tanjung Rhu, Tragedi Lima Pekerja Migran Indonesia Ditembak Otoritas Malaysia
-
Malaysia Jiplak Naturalisasi Timnas Indonesia, Media Belanda: Peniru!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?