Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, percaya diri bahwa menteri dan wakil menteri dari partainya tidak ikut kena reshuffle, apabila Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus kepada awak media di Kawasan Senayan, Jakarta pada Jumat (7/2/2025).
"Nggak, setahu ini saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman aja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah," katanya.
Apalagi, ia mengklaim, tidak ada masalah terkait hubungan kedua partai tersebut, Golkar dengan Gerindra.
"Dalam pengertian bahwa hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah," ujarnya.
Bahkan, ia mengungkapkan hubungan antara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"Secara pribadi, saya sudah katakan tadi, antara Pak Bahlil dan Pak Dasco tidak hanya cair, tetapi produktif. Hubungan kelembagaan institusional kepercayaan antara Gerindra dan Golkar dari sebagai inisiator, inspirator, pembentukan koalisi Indonesia Maju dan Golkar aspirasi sekarang ini, pikiran sekarang ini," sambungnya.
Ia bahkan tak segan mengatakan bahwa Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen.
"Sudah insyaAllah ada kesepahaman bagaimana ke depan antara Gerindra dengan Golkar ada koalisi permanen. Kan sudah, berarti kalau begitu apa yang jadi masalah? Ya, bisa di ini, ya, oke," katanya.
Baca Juga: Istana Tegaskan Prabowo Bakal Evaluasi Siapapun Kabinet yang Tak Seirama
Sebelumnya, Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Political and Public Policy, Jerry Massie menilai bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia salah kaprah dalam menerapkan kebijakan pengecer dilarang menjual gas LPG 3 kilogram.
Apalagi, kata dia, adanya kebijakan tersebut diketahui bukan merupakan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Bahlil salah kaprah dengan kebijakannya yang konyol. Saya kira ada pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo. Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat terhadap rakyat kecil," kata Jerry kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).
Ia kemudian menyarankan agar Bahlil dievaluasi atau direshuffle oleh Prabowo. Pasalnya, Bahlil sudah dianggap tak satu visi dengan Prabowo.
"Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Bahlil sendiri. Atau kalau sudah tak satu visi dengan Prabowo step down saja alias mengundurkan diri. Begitu pula kalau sudah tak mampu dan tak berkompeten menjadi Menteri ESDM," ujarnya.
Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan itu telah membuat gaduh. Bahkan telah membuat 1 korban nyawa melayang.
"Jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang membuat gaduh sampai ada yang meninggal dunia lantaran antri berjam-jam. Memang Bahlil sejak menjabat Ketua Golkar sudah merasa di atas angin. Saya sarankan Golkar harus mengevaluasi kepemimpinanya," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
-
Lewat Surat Edaran, Mendagri Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
-
Kasatgas Tito Pantau Langsung Pembersihan Lumpur Praja IPDN di Aceh Tamiang
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
NasDem Bukber Elite Parpol Termasuk Anies, Bicara Sukseskan Program Prabowo