Suara.com - Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi anggota Kabinet Merah Putih yang tidak berjalan seirama dengan perintah presiden. Evaluasi akan dilakukan menyusul adanya peringatan dari kepala negara terkait pemerintahan yang bersih.
Sebelumnya, dalam pidato di Resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, Prabowo mengultimatum akan menindak hingga menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat. Prabowo memperingatkan semua pihak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, peringatan dari presiden tersebut berlaku umum.
"Jadi siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, nanti akan dapatkan evaluasi dari presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu ini," kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan mengatakan, Prabowo kerap memberikan arahan sekaligus pengingat kepada para anggota kabinet untuk murni bekerja hanya demi kepentingan rakyat.
"Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum," ujarnya.
Adapun peringatan tersebut bukan pertama kali disampaikan kepala negara. Hasan berujar bahwa Prabowo kerap memberikan peringatakan serupa kepada para anggota kabinet.
"Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah dan keinginannya bersama presiden," katanya.
"Jadi ini bukan yang pertama menurut saya. Jadi presiden senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Jadi menurut saya presiden selalu seperti itu," sambungnya.
Baca Juga: Antara Stabilitas dan Efisiensi; Kabinet Prabowo di Persimpangan Jalan
Singkirkan yang Bandel
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengultimatum akan menindak pihak-pihak termasuk aparat yang masih bandel lewat 100 hari kerja pemerintahannya.
Kepala negara menegaskan sudah memberikan kesempatan agar mereka melakukan bersih-bersih dalam 100 hari pemerintahan. Lantas apakah pernyataan Prabowo tersebut merupakan sinyal akan adanya perombakan kabinet atau reshuffle?
Menanggapi pertanyaan tersebut Prabowo memberikan jawaban.
"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo usai menghadiri Resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Lebih detail ia menjelaskan bahwa rakyat Indonesia menuntut pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang bekerja dengan benar.
Berdasarkan hak itu, Prabowo ingin pemerintahan yang ia pimpin sesuai dengan apa yang dituntut oleh rakyat, yakni pemerintahan bersih dan bekerja dengan benar.
"Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.
"Mau lebih jelas lagi?" sambung Prabowo seraya tertawa.
Berita Terkait
-
Antara Stabilitas dan Efisiensi; Kabinet Prabowo di Persimpangan Jalan
-
Kabinet Prabowo Sedang Tak Baik Gegara Isu Reshuffle? Istana Bilang Begini
-
Anggaran Masih Diblokir, Istana Pastikan Prabowo Tetap Komitmen Bangun IKN
-
Istana Tegaskan Gaji ke-13 dan THR PNS Pasti Cair: Belanja Pegawai Tak Kena Efisiensi
-
Saran Rocky Gerung untuk Prabowo: Buat Indonesia Berbeda dengan yang Dihasilkan Jokowi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT