Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah tegas dalam kebijakan penghematan anggaran dengan menghentikan produksi koin sen. Langkah ini diambil setelah Trump menilai bahwa pencetakan uang receh merupakan bentuk pemborosan yang tidak perlu dalam keuangan negara.
Melalui akun media sosial Truth Social, Trump menyatakan bahwa pembuatan uang sen yang menelan biaya lebih dari 2 sen per koin merupakan keputusan yang tidak efisien.
"Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak uang receh yang harganya lebih dari 2 sen. Ini sungguh pemborosan! Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS untuk berhenti memproduksi uang receh baru," tulis Trump dalam unggahannya.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Trump 2.0 yang berfokus pada pemangkasan biaya di berbagai sektor pemerintahan. Selain menghentikan produksi koin sen, kebijakan ini juga mencakup pemangkasan anggaran di berbagai lembaga federal serta pengurangan jumlah pegawai pemerintahan.
"Mari kita singkirkan pemborosan dari anggaran negara kita yang besar ini, bahkan jika itu hanya satu sen saja," tambah Trump.
Keanehan di Departemen Keuangan
Keputusan Trump ini datang setelah adanya temuan dari tim efisiensi pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk. Dalam pemeriksaan data di Departemen Keuangan, DOGE menemukan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa di antaranya bahkan menyebabkan AS mengabaikan beberapa pembayaran penting.
Dalam perjalanannya menuju pertandingan kejuaraan Super Bowl 2025 di New Orleans, Trump menyinggung masalah ini di hadapan wartawan.
"Mungkin ada masalah, Anda telah membaca tentang itu, dengan Treasury," ujarnya. Namun, ia tidak memberikan detail lebih lanjut apakah yang dimaksud adalah utang pemerintah AS atau pembayaran lain yang diproses melalui Departemen Keuangan.
Baca Juga: Donald Trump Ungkap Komunikasi dengan Vladimir Putin untuk Akhiri Perang Ukraina
Trump juga menyebut bahwa temuan ini berpotensi mengungkap kondisi utang AS yang lebih kecil dari yang selama ini diperkirakan.
"Itu bisa jadi masalah yang menarik karena bisa jadi banyak hal-hal tersebut tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, mungkin utang kita lebih sedikit daripada yang kita duga," tambahnya.
Berita Terkait
-
Donald Trump Ungkap Komunikasi dengan Vladimir Putin untuk Akhiri Perang Ukraina
-
Trump Tunjuk Elon Musk Berantas Penipuan Ratusan Miliar Dolar di Pemerintahan AS!
-
Palestina Bukan 'Properti' Donald Trump, Turki Kecam Rencana AS di Gaza
-
Darurat Imigrasi Trump, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Lindungi WNI di AS
-
Benjamin Netanyahu Akan Dirikan Negara Palestina di Arab Saudi: Upaya Usir Paksa Warga di Jalur Gaza
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi