Benjamin Netanyahu Akan Dirikan Negara Palestina di Arab Saudi: Upaya Usir Paksa Warga di Jalur Gaza

Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana akan mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi pasca gencatan senjata yang dilakukan Tentara Zionis dan Hamas.

Pernyataan itu juga diungkapkan Netanyahu setelah bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada pertemuan itu, dua pemimpin negara tersebut membahas situasi di Timur Tengah.

Namun pernyataan itu mendapatkan kecaman dari Liga Arab. Pada Sabtu (8/2/2025) waktu setempat mengatakan, bahwa saat ini sedang berlangsung komunikasi di antara para anggota untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi (KTT) Arab guna membahas isu Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, dalam wawancara telepon dengan saluran Al-Qahera News, menyusul pengumuman Bahrain yang mendukung usulan penyelenggaraan KTT darurat Arab di Kairo guna menolak rencana pemukiman ulang warga Palestina.

Zaki menjelaskan bahwa “saat ini sedang dilakukan komunikasi untuk menggelar KTT Arab guna membahas isu Palestina, namun tanggal pastinya belum ditetapkan.”

Ia menegaskan upaya Liga Arab untuk “melawan klaim Israel dan menegaskan kembali prinsip solusi dua negara.”

Zaki juga menambahkan bahwa “sikap negara-negara Arab tetap solid, dengan seluruh pihak mendukung Palestina, serta Mesir dan Yordania menegaskan penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina.”

Sejumlah negara Arab, termasuk Palestina, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Sudan, pada Sabtu mengecam keras usulan Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi.

Mereka menilai rencana itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Saudi dan hukum internasional, serta sebagai upaya pemaksaan pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka.

Baca Juga: Kecam AS dan NATO, Korut Tegaskan Senjata Nuklir untuk Tempur: Bukan Barang Tawar-Menawar

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al-Zayani mengatakan kepada kantor berita resmi negara itu bahwa Manama (ibukota Bahrain adalah Manama), mendukung usulan penyelenggaraan KTT darurat Arab di Kairo.

Langkah itu menyusul pernyataan mantan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza dan pemindahan paksa warga Palestina.

Sebagai ketua Liga Arab saat ini setelah menjadi tuan rumah KTT pada Mei 2024, Bahrain memiliki wewenang untuk menyerukan KTT darurat dengan persetujuan negara anggota lainnya, menurut koresponden Anadolu.

Trump pada 4 Februari lalu mengatakan bahwa AS akan “mengambil alih” Gaza dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain dalam sebuah rencana rekonstruksi besar-besaran yang ia klaim dapat menjadikan wilayah tersebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”

Usulan Trump tersebut menuai kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, serta berbagai negara lain di dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.

Trump juga berulang kali menyarankan agar negara-negara Arab di kawasan, seperti Mesir dan Yordania, menampung warga Palestina dari Gaza. Namun, gagasan ini ditolak keras oleh pemimpin Palestina maupun negara-negara Arab. [Antara].