Suara.com - Presiden Donald Trump menyatakan dalam pidato yang disiarkan pada Minggu bahwa Elon Musk akan membantu menemukan 'penipuan ratusan miliar dolar' di berbagai lembaga federal Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul dalam wawancara dengan Fox News yang ditayangkan sebelum kejuaraan Super Bowl.
Trump menegaskan bahwa rakyat Amerika menginginkannya untuk mengidentifikasi dan menghapus pemborosan dalam pemerintahan. Dalam upaya ini, ia telah menunjuk Musk, orang terkaya di dunia dan pemimpin upaya pemangkasan biaya federal, sebagai tokoh utama dalam inisiatif tersebut.
"Kita akan menemukan miliaran, ratusan miliar dolar penipuan dan penyalahgunaan. Dan, Anda tahu, rakyat memilih saya berdasarkan itu," ujar Trump dalam kutipan wawancara yang dirilis oleh Fox News.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi pemerintahan, Trump telah membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah atau Government Efficiency Department (DOGE) dengan Musk sebagai pemimpinnya. Langkah ini bertujuan untuk memangkas pengeluaran federal secara signifikan.
Salah satu langkah awal Musk dalam perannya ini adalah menutup Badan Pembangunan Internasional AS dan memberhentikan ribuan pegawai pemerintah. Namun, kebijakan ini mendapat hambatan hukum setelah seorang hakim federal mengeluarkan perintah penangguhan sementara terhadap keputusan PHK tersebut.
Trump juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia akan menginstruksikan Musk untuk melakukan efisiensi di Departemen Pendidikan. Selain itu, ia berencana untuk meninjau kembali pengeluaran di Departemen Pertahanan, yang memiliki anggaran sekitar $850 miliar untuk tahun 2025.
Meski demikian, penunjukan Musk menuai kritik dari sejumlah pihak, terutama karena perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya, seperti SpaceX dan Tesla, memiliki kontrak besar dengan pemerintah federal yang bernilai lebih dari $20 miliar. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Mark Pocan, mempertanyakan apakah Musk dapat melakukan tugasnya secara independen tanpa kepentingan bisnis pribadi.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Trump membela Musk dengan mengatakan bahwa pengusaha tersebut tidak mendapatkan keuntungan finansial dari perannya dalam DOGE. "Dia tidak mendapatkan apa pun," ujar Trump.
Langkah Trump dalam memangkas pengeluaran federal dan memberantas dugaan penyalahgunaan dana negara akan menjadi salah satu kebijakan utama di awal masa jabatannya. Publik kini menantikan bagaimana upaya Musk dalam mewujudkan efisiensi di berbagai sektor pemerintahan.
Baca Juga: Palestina Bukan 'Properti' Donald Trump, Turki Kecam Rencana AS di Gaza
Berita Terkait
-
Palestina Bukan 'Properti' Donald Trump, Turki Kecam Rencana AS di Gaza
-
Darurat Imigrasi Trump, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Lindungi WNI di AS
-
Wabah Flu Burung di AS, Jutaan Ayam Dimusnahkan, Harga Telur Melonjak Tajam
-
Benjamin Netanyahu Akan Dirikan Negara Palestina di Arab Saudi: Upaya Usir Paksa Warga di Jalur Gaza
-
Kecam AS dan NATO, Korut Tegaskan Senjata Nuklir untuk Tempur: Bukan Barang Tawar-Menawar
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi