Suara.com - Rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan memukimkan kembali lebih dari 2 juta warga Palestina di wilayah tersebut, yang diumumkan baru-baru ini, memicu kecaman luas dari pejabat dunia Arab.
Mereka memperingatkan bahwa tindakan ini bisa merusak gencatan senjata yang rapuh dan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menegaskan bahwa jika Trump melanjutkan rencananya, ini akan memicu siklus krisis baru dengan dampak yang merusak bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan dalam KTT Pemerintah Dunia di Dubai, di mana Aboul Gheit juga menyatakan bahwa ketegangan yang ada dapat menghancurkan upaya-upaya perdamaian yang sedang berlangsung.
Trump membuat gempar dunia Arab dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza dan mengembangkan wilayah tersebut menjadi Riviera Timur Tengah. Ia juga mengusulkan pemukiman kembali warga Palestina yang ada di Gaza, dengan menyebutkan bahwa mereka tidak akan diberikan hak untuk kembali ke tanah mereka setelah pengusiran massal pada tahun 1948 yang dikenal dengan sebutan Nakba.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza akan berakhir dan militer Israel akan melanjutkan pertempuran melawan Hamas jika kelompok tersebut tidak membebaskan sandera pada tenggat waktu yang telah ditentukan.
Hamas, di sisi lain, telah menunjukkan komitmennya terhadap gencatan senjata meskipun menuduh Israel melanggar kesepakatan.
Konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini, dengan lebih dari 16 bulan serangan udara, menambah ketegangan di Gaza dan kawasan sekitarnya.
Selain itu, rencana Trump untuk memindahkan warga Palestina ke negara-negara seperti Yordania dan Mesir ditanggapi dengan penolakan tegas dari kedua negara tersebut. Mesir, yang telah menjadi tuan rumah beberapa pertemuan regional, akan menyelenggarakan pertemuan puncak darurat pada 27 Februari untuk membahas perkembangan serius terkait nasib warga Palestina.
Baca Juga: AS: Hamas Tak Boleh Kuasai Gaza Lagi!
Aboul Gheit juga mengusulkan agar Prakarsa Perdamaian Arab yang diluncurkan pada 2002, yang menawarkan hubungan yang dinormalisasi antara negara-negara Arab dan Israel dengan imbalan kesepakatan kenegaraan untuk Palestina, dipertimbangkan kembali.
Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kebijakan AS yang mendukung solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan.
Rencana Trump, yang membalikkan kebijakan AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun, menambah ketegangan di kawasan yang sudah rentan terhadap ketidakstabilan. Jika rencana tersebut dilanjutkan, masa depan perdamaian di Gaza dan wilayah Palestina lainnya tetap penuh ketidakpastian.
Berita Terkait
-
AS: Hamas Tak Boleh Kuasai Gaza Lagi!
-
Kritik Kebijakan Trump, Inspektur Jenderal USAID Dipecat: Ada Apa di Baliknya?
-
Doa Kamilin Setelah Sholat Tarawih Tulisan Arab, Latin, dan Artinya Lengkap
-
Korea Utara Kecam Usulan Trump untuk Gaza, Sebut AS sebagai Pemeras
-
Mesir Tawarkan Rencana Rekonstruksi Gaza, Tolak Pemindahan Warga Palestina
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah