Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik langkah Indonesia ingin bergabung di banyak organisasi internasional, mulai dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
Prabowo mengatakan Indonesia sejak dulu menganut gerakan non-blok dan prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, menurut Prabowo, diplomasi yang seimbang menjadi penting.
“Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” kata Prabowo secara virtual saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/2/2025).
Menurut Prabowo, melalui pendekatan non-blok Indonesia aktif dalam partisipasi di banyak organisasi internasional, termasuk BRICS. Indonesia, lanjut Prabowo, juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan OECD, CPTPP, dan Forum Indo-Pasifik.
“Pendekatan ini (non-blok) memandu partisipasi Indonesia dalam banyak organisasi internasional: BRICS, kita juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan OECD, CPTPP, dan Forum Indo-Pasifik, yang mengadvokasi dialog yang setara ketimbang permusuhan,” kata Prabowo.
“Ini juga menandai hubungan kita dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sambil menjaga kemerdekaan kita sendiri,” sambungnya.
Prabowo kemudian melanjutkan kalau ke depannya, Indonesia ingin untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan untuk stabilitas dan pembangunan regional sambil mempertahankan posisinya sebagai jembatan antara Global South dan Global North untuk mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan stabilitas.
Meski begitu Prabowo mengatakan untuk menjadi aktor di panggung global, hal yang juga tidak kalah penting adalah menjaga ketertiban di ‘rumah’ sendiri atau dalam negeri.
“Kita harus mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri. Pengaruh internasional kita dan kemampuan kita untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap stabilitas global terkait dengan kekuatan kita, ketahanan kita sendiri, dan kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial bangsa dan rakyat kita,” tegas Prabowo.
Baca Juga: Mengapa Budaya Lokal Mulai Terkikis oleh Gaya Hidup Global?
“Kita ingin membangun negara modern dan maju yang didukung oleh aset terbesar kita — masyarakat dan sumber daya alam yang melimpah,” tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu