Heboh! Trump Ingin Rusia Kembali ke G7, Bakal Picu Konflik Antar Negara Maju?

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya agar Rusia kembali bergabung dengan kelompok negara industri maju, Grup Tujuh (G7). Menurutnya, keputusan untuk mengeluarkan Moskow dari kelompok tersebut merupakan sebuah kesalahan.

Rusia sebelumnya merupakan anggota G7, yang saat itu dikenal sebagai G8, hingga dikeluarkan pada tahun 2014 akibat aneksasi Krimea dari Ukraina. Keputusan tersebut diambil oleh negara-negara anggota sebagai bentuk sanksi terhadap tindakan Moskow yang dianggap melanggar kedaulatan Ukraina.

“Saya ingin sekali memilikinya kembali. Saya pikir membuangnya adalah kesalahan. Begini, ini bukan masalah menyukai Rusia atau tidak menyukai Rusia. Itu adalah G8,” ujar Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih pada hari Kamis saat mengumumkan kebijakan tarif timbal balik baru bagi Amerika Serikat.

Trump juga menambahkan bahwa diskusi dalam G7 sering kali membahas Rusia, sehingga menurutnya lebih baik jika negara tersebut berada dalam perundingan secara langsung.

“Saya berkata, 'Apa yang kalian lakukan? Yang kalian bicarakan hanyalah Rusia, dan mereka seharusnya duduk di meja perundingan.' Saya pikir [Presiden Rusia Vladimir] Putin akan senang untuk kembali,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada reaksi resmi dari Kanada, yang tahun ini memegang kursi kepemimpinan G7. Sikap negara-negara anggota lainnya terhadap usulan Trump juga masih belum diketahui.

G7 sendiri terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris. Kelompok ini kerap membahas isu-isu ekonomi global serta kebijakan geopolitik yang berpengaruh terhadap stabilitas internasional.

Pernyataan Trump ini berpotensi memicu perdebatan di antara anggota G7, mengingat hubungan mereka dengan Rusia masih tegang akibat berbagai kebijakan luar negeri Moskow. Namun, dorongan Trump untuk mengembalikan Rusia ke dalam kelompok ini menunjukkan adanya keinginan dari Washington untuk memperbaiki hubungan dengan Kremlin.

Baca Juga: Elon Musk Disebut sebagai 'Agen Kekacauan' dalam Pemerintahan Trump