Suara.com - Para pemimpin Eropa menyatakan keprihatinan mereka atas langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyepakati perundingan damai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait perang Ukraina. Mereka menegaskan bahwa Ukraina dan sekutu Eropa harus memiliki peran dalam negosiasi untuk memastikan hasil yang adil dan berkelanjutan.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menampik tudingan bahwa keputusan Trump merupakan pengkhianatan terhadap Kyiv.
"Tidak ada pengkhianatan di sini. Seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, berkepentingan dalam perdamaian," ujarnya dalam pertemuan NATO di Brussels.
Namun, reaksi dari Eropa cukup tajam. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengecam perdamaian yang didiktekan, sementara Menteri Pertahanan Jerman menyayangkan bahwa Washington tampak memberikan konsesi kepada Kremlin. Diplomat tinggi Uni Eropa Kaja Kallas pun menuduh AS melakukan "peredaan" terhadap Rusia.
"Setiap solusi cepat adalah kesepakatan kotor, dan itu tidak akan berhasil," tegasnya.
Trump sebelumnya mengadakan panggilan telepon selama 90 menit dengan Putin dan mengisyaratkan pertemuan langsung di Arab Saudi untuk membahas perdamaian di Ukraina.
Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa Kyiv akan tersingkir dari proses negosiasi. Kekhawatiran semakin meningkat setelah pemerintahan Trump mengurangi dukungan terhadap ambisi Ukraina untuk merebut kembali seluruh wilayahnya dan bergabung dengan NATO.
Meskipun Kremlin mengklaim bahwa kedua pemimpin telah sepakat "waktunya telah tiba untuk bekerja sama," Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tetap bersikeras untuk mempertahankan kepentingan negaranya. Ia dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance dalam Konferensi Keamanan di Munich pada Jumat guna membahas langkah selanjutnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Scott Bessent baru-baru ini mengunjungi Kyiv untuk merundingkan akses Washington terhadap deposit tanah jarang Ukraina sebagai imbalan atas dukungan keamanan. Sementara itu, sekutu Rusia, Tiongkok, menyambut baik upaya komunikasi yang lebih erat antara AS dan Rusia.
Baca Juga: Bisakah Arab Saudi Yakinkan Trump untuk Pulangkan Warga Palestina ke Gaza?
Para menteri luar negeri dari negara-negara besar Eropa, termasuk Jerman, Prancis, Polandia, dan Inggris, menegaskan bahwa Ukraina dan Eropa harus menjadi bagian dari setiap negosiasi. Kepala NATO Mark Rutte juga menegaskan pentingnya melibatkan Kyiv dalam setiap pembicaraan mengenai masa depan Ukraina.
"Tidak akan ada negosiasi tentang Ukraina tanpa Ukraina, dan suara Ukraina harus menjadi inti dari setiap pembicaraan," kata Menteri Pertahanan Inggris John Healey.
Meskipun langkah Trump ini dimaksudkan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 2022, masih ada kekhawatiran besar di Eropa bahwa keputusan sepihak dapat memperlemah posisi Ukraina dan menguntungkan Rusia dalam jangka panjang.
Berita Terkait
-
Bisakah Arab Saudi Yakinkan Trump untuk Pulangkan Warga Palestina ke Gaza?
-
Mantan PM Skotlandia Humza Yousaf Kecam Rencana Trump untuk Gaza dan Sebut Elon Musk sebagai Ancaman Demokrasi
-
Kremlin Puji Sikap Trump soal Perang Ukraina: Kami Terbuka untuk Berdialog
-
Jangan Sampai Dideportasi! Kemlu RI Beri Panduan Hukum untuk WNI di AS
-
14.000 Imigran Tanpa Dokumen Ditangkap di Era Trump, Guantanamo Jadi Kamp Tahanan?
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook