Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan pandangannya mengenai nasib karirnya setelah tak lagi memimpin Jakarta. Teguh bakal lengser setelah pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 20 Februari mendatang.
Teguh yang sejak tahun 2023 juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri, mengaku siap kembali melanjutkan tugasnya sebagai setelah masa jabatannya sebagai Pj Gubernur berakhir. Namun, ia juga menyatakan siap jika ada penugasan lain yang diberikan kepadanya.
"Kalau saya kembali ke Dukcapil, ya memang itu di situ. Tapi kalau ada penugasan lain, ya saya siap. Jadi saya sih enjoy saja," ungkap Teguh saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2025).
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Teguh mengaku harus siap menjalankan berbagai tugas yang diberikan, tanpa terjebak dalam politik. Ia mengingatkan kembali bagaimana dirinya dipersiapkan untuk mendalami soal pemerintahan DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Oktober 2024 lalu.
"Pak Menteri bilang, 'Pak Teguh, namanya sudah muncul. Tolong pelajari soal DKI Jakarta. Kalau jadi, jangan sampai nanti malah enggak siap.' Ternyata meski tak jadi Pj, saya sudah mempelajari banyak hal tentang Jakarta," ujarnya.
Teguh menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Pj Gubernur, ia selalu berpegang pada prinsip profesionalisme. Ia pun menolak dikaitkan dengan politik, mengingat dirinya merupakan seorang birokrat yang loyal kepada atasan.
"Saya tidak dibebani dengan berbagai warna politik. Saya PNS yang punya atasan, saya loyal dan dedikasi kepada pimpinan. Sebagai Pj, sewaktu-waktu bisa dicopot," pungkas Teguh.
Diketahui, Teguh Setyabudi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 18 Oktober 2024, dan masa tugasnya akan berakhir pada 19 Februari 2025. Sebelumnya, ia juga pernah dipercaya menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara pada 2018 dan Pjs Gubernur Kalimantan Utara pada 2020.
Berita Terkait
-
Disorot Kala Prabowo Koar-koar Efisiensi, KontraS Curigai Bujet Operasi Militer di Kepri dan Papua Demi Investor Asing
-
Menyemut di Dekat Istana, Massa Aksi "Indonesia Gelap" Protes Kebijakan Prabowo: Lawan Rezim Oligarki!
-
Geruduk Istana, Massa Mahasiswa Tenteng Poster Bergambar Mayor Teddy: Sumber Masalah Presiden Prabowo!
-
Fedi Nuril Blak-blakan Sindir Gesture Prabowo Kayak Bocah, Celetukan Netizen Nyelekit!
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam