Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali angkat bicara soal polemik atas rencana pembatasan masa sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Ia berharap lewat kebijakan ini, penyewa tak selamanya tinggal di rusunawa tersebut.
Marullah mengatakan, pembuatan rusunawa memang bertujuan untuk memberikan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan biaya murah.
"Mereka bisa sewa, tapi keuntungannya di rumah susun sewa yang disediakan oleh Pemprov itu harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan mereka sewa di rumah manapun juga," ujar Marullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2025).
Karena itu, para penyewa bisa menabung lebih banyak karena tak khawatir lagi dengan pengeluaran untuk hunian. Setelah jangka waktu tertentu, mereka diharapkan sudah bisa beli rumah sendiri.
"Maksudnya kami berikan sewa yang lebih murah itu, supaya mereka bisa lebih hemat dan bisa nabung suatu ketika, ketika tabungannya sudah terkumpul, mereka bisa mengincar rumah-rumah yang bukan lagi sewa," jelasnya.
Rencananya, periode sewa bagi penghuni terprogram akan dibatasi 10 tahun dan untuk umum 6 tahun. Ia memperkirakan dengan waktu yang disediakan, penghuni rusunawa sudah punya cukup uang untuk membeli rumah baru.
"Itu yang menyebabkan kemudian ada dua tahun, kalau masih belum bisa dua tahun dia memiliki rumah, maka jadi 4 tahun dan seterusnya. Kami berpikir kalau sudah sampai 10 tahun sih udah banyak kali uangnya," jelasnya.
Marullah mengakui, bisa saja nantinya ada penghuni rusunawa yang belum memiliki uang setelah periode sewa habis. Untuk kelompok ini, ia akan melakukan evaluasi lebih lanjut.
"Tapi ada juga mungkin boleh jadi ada juga yang belum terkumpul, itu nanti akan mendapatkan penilaian. Kalau misalkan mereka seumur hidup, hidup di sana, maka sebenarnya kita membiarkan mereka dalam ketidaksejahteraan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ratas Kabinet Merah-Putih ala Prabowo: Bahas Kasus Judol di Meja Makan
-
Menyemut di Dekat Istana, Massa Aksi "Indonesia Gelap" Protes Kebijakan Prabowo: Lawan Rezim Oligarki!
-
Viral Sejoli Diperas Pria Bertato saat Nonton Persija Vs Persib di Stadion Patriot: Leher Dicekik hingga Transfer Uang
-
Blak-blakan! Respons Mahfud MD soal Tagar Kabur Aja Dulu: Jujur, Saya Masih Hidup Aman dan Nyaman
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?
-
Ferry Irwandi: TNI-Polri Harus Lindungi Rakyat
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji, Ngaku Jadi Korban Ibnu Mas'ud, Kok Bisa?