Suara.com - Kasus dugaan praktik pungutan liar atau Pungli di Lapas Kelas II B Sampit, Kalimantan Tengah, masih menjadi sorotan. Terlebih setelah Muhammad Faisal, pegawai Lapas Sampit kembali memposting video terkait ketidakpuasan hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Pengamanan dan Intelijen dan Direktorat Kepatuhan.
Faisal merupakan pegawai yang melaporkan dugaan adanya praktik haram tersebut.
"Oke, jadi malam ini saya masih berada di kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarkatan Kalimantan tengah untuk menjalani pemeriksan terkait konten saya yang sempat viral kemarin," ujar Faisal dalam videonya dikutip Suara.com, Selasa (18/2/2025).
Video Faisal yang sempat viral itu berisi dugaan pungli jual beli kamar tahanan yang berujung pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas. Dia menduga kasus ini dibekingi pejabat lapas Sampit.
"Saya jauh-jauh datang dari Sampit 4 jam perjalanan dengan biaya sendiri, akan tetapi apa? saat dalam proses pemeriksaan eks KPLP dilantik jadi pejabat, bukanya diberi sanksi ada apa ini?," kata dia.
Dia mempertanyakan status Thamrin Simamora, eks KPLP Sampit yang kini justru diberi jabatan baru sebagai pejabat fungsional di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas).
"Minta tolong Komisi 3, Pak Presiden Pak Prabowo, tolong lihat rakyatmu, pegawai di Lapas Sampit. Saya gak tahu mau ngomong apa lagi ini aduh, ya allah ya tuhan," kata dia.
"Sebegini susahnya kah jadi PNS di Kemenimipas? Pak Menteri, Pak Irjen, Pak Direktur, sekuat itu kah eks KPLT Sampit berinisial TS, kok bisa beliau yang dalam proses pemeriksaan dilantik jadi pejabat?," Faisal menambahkan.
Selain meminta tolong agar kasus ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto hingga Komisi III DPR RI, Faisal juga menyebut kalua pemeriksaannya hingga malam kali ini sia-sia.
"Lebih baik gak usah ada pemeriksaan sudah, baik kita legalkan pungli, dukung peredaran narkoba, itu kan maunya? buktinya KPLP-nya kok dilantik jadi pejabat, ya allah ya robi, segitu sulitnya kita jadi pegawai di Kemenimipas, tolong pak presiden admin Gerindra minta tolong," kata dia.
Berita Terkait
-
Agama Agus Andrianto, Menteri yang Copot Semua Pejabat Imigrasi Soetta
-
Rekam Jejak Menteri Agus Andrianto, Disorot Usai Copot Semua Pejabat Imigrasi Soetta
-
Mengintip 2 Mobil Menteri Agus Andrianto yang Pecat Semua Pejabat Imigrasi Soetta Usai Pungli WNA China
-
Kekayaan Agus Andrianto di LHKPN, Menteri yang Berani Copot Semua Pejabat Imigrasi Soetta usai Kasus Pungli WNA China
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan