Polisi Bongkar Kecurangan Takaran di SPBU Sukabumi, Kerugian Konsumen Capai Rp1,4 M per Tahun

Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar praktik kecurangan yang dilakukan pengelola SPBU di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan bahwa kecurangan terungkap berdasarkan laporan warga. Kecurangan dilakukan pengelola  dengan memasang alat tambahan pada dispenser pompa bahan bakar.

Hal itu sengaja dilakukan untuk mencurangi takaran BBM, meskipun indikator di SPBU menunjukan angka telah sesuai dengan takaran yang dibeli oleh konsumen.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Subdit 1 Dittipiter bersama Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan dan PT Pertamina Patra Niaga ditemukan kecurangan dengan mengurangi takaran pada empat dispenser untuk jenis Bio Solar, Pertalite, dan Pertamax.

Kecurangan tersebut terbukti saat petugas melakukan pengujian menggunakan bejana ukur standar 20 liter. Terlihat, dari hasil pengukuran, terjadi selisih antara 400-600 ml per 20 liter. Hal ini jauh melebihi batas toleransi yang diperbilehkan yakni 100 ml per 20 liter.

"Kami menemukan bahwa alat tambahan berupa PCB yang dipasang secara ilegal pada dispenser ini menyebabkan berkurangnya jumlah BBM yang diterima konsumen. Praktik ini jelas melanggar hukum dan merugikan masyarakat," kata Nunung, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2/2025).

Pengelola SPBU telah beroperasi di bawah naungan PT PBM (Prima Berkah Mandiri) sejak 2005.

Akibat praktik kecurangan tersebut, kerugian yang diderita masyarakat diperkirakan mencapai sekira Rp1,4 miliar per tahun.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Direktur PT PBM berinisial RUD, sebagai terlapor yang berpotensi menjadi tersangka. Pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga, Kemendag dan Bareskrim Polri Segel SPBU Curang di Sukabumi

"Kami akan terus melakukan penyelidikan dan menindak tegas segala bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat, terutama dalam sektor yang sangat penting seperti distribusi bahan bakar," katanya.