Suara.com - Pekan ke-852 Aksi Kamisan, sejumlah massa aksi kembali berdiri di depan Istana Merdeka dengan tuntutan yang tak pernah berubah, keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Namun di tengah pergantian rezim, masyarakat menunjukkan kekecewaan yang semakin dalam.
Tidak hanya soal impunitas pelaku, tetapi juga kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Mewakili Keluarga Besar Universitas Indonesia (UI) Irwan menegaskan bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai tanpa pengadilan HAM yang sesungguhnya.
"Kita belum mampu menjinakkan polisi. Berganti-ganti rezim, watak masih sama. Ini tidak boleh berhenti hanya karena pelaku jadi presiden. Tidak boleh berhenti," tegas Irwan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Ia mengingatkan bahwa perjuangan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun para pelaku masih berada di lingkaran kekuasaan.
"Jangan mengulang kesalahan kami di tahun 1998, yaitu menitipkan perjuangan pada partai politik. Partai politik tidak pernah ada dalam perjuangan ini. Ini nyawa orang. Saya nggak peduli pelaku ada di dalam Istana,” kata Irwan.
Selain soal impunitas, aksi kali ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap semakin sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.
Mewakili Perempuan Mahardhika, Nida menyoroti kebijakan publik yang kerap berubah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Aksi Kamisan: Lagu Bayar Bayar Bayar Bergema di Depan Polisi, Soroti Pembungkaman Musisi
"Kebijakan tiba-tiba disahkan, tiba-tiba dibatalkan, lalu berlagak pahlawan seolah-olah kebijakan itu tidak ada. Uang pajak kita untuk membayarkan orang bodoh," ujar Nida.
Nida juga mengkritik bagaimana pemerintah tampaknya tidak lagi melihat rakyat sebagai bagian dari negara.
"Pemerintah tidak lagi melihat kita sebagai objek, tapi tidak ada sama sekali. Bahkan Luhut menyuruh kita bunuh diri, katanya pergi saja ke surga. Bagaimana pemerintah tidak melihat kita sebagai manusia?" tambahnya.
Baginya, situasi saat ini adalah cerminan dari sistem yang tidak berpihak pada rakyat.
"Indonesia memang sudah gelap. Kita di sini sekiranya masih percaya jika kita bersama-sama, kita berani melawan. Keresahan adalah bukti ketertindasan kita oleh negara," pungkasnya.
Di tengah narasi optimisme yang terus dikampanyekan pemerintah, Aksi Kamisan ke-852 kembali membuktikan bahwa keadilan belum datang.
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!