Suara.com - Aksi Kamisan ke-852 kali ini bertepatan dengan Hari Keadilan Sosial Sedunia, menjadi momentum untuk menuntut pemerintah menjamin hak asasi manusia (HAM), menghapus diskriminasi, dan mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.
Berbagai kalangan usia ikut meramaikan Aksi Kamisan, mulai dari siswa sekolah, mahasiswa, hingga orang tua, menuntut keadilan bagu para korban pelanggaran HAM.
Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan yang tewas dalam Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998, turut hadir dalam aksi tersebut.
Peserta aksi berdiri selama 30 menit menghadap Istana Merdeka, membuka payung hitam dan mengangkat poster-poster sebagai simbol protes damai.
Selain menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, massa juga turut menuntut berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menindas rakyat, salah satunya efisiensi anggaran hingga penggusuran lahan warga.
Eta, perwakilan warga Bara-Baraya, Makassar, melalui orasinya menyampaikan kekhawatiran mereka terkait rencana eksekusi lahan pada 24 Februari mendatang.
"Kami meminta solidaritas kawan-kawan semua agar membantu dan mendukung kami untuk memperjuangkan tanah kami," ujar Eta pada aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Selain itu, Danar, mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia, menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif dan merugikan rakyat.
Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya menimbulkan masalah baru, serta berbagai masalah sosial yang disebabkan dari kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak dievaluasi secara mendalam.
Baca Juga: Kamisan Tak Padam: 18 Tahun Perjuangan Korban HAM, Janji Ledakkan Tirani
Fritz, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, menambahkan keresahannya terhadap kondisi pendidikan di Indonesia.
"Pendidikan yang katanya nggak akan dipotong, tapi nyatanya teman-teman di perguruan tinggi nggak bisa lagi magang, bahkan dosen beberapa juga sama, anggaran riset dipotong, tunjangan dipotong, untuk MBG," ungkapnya.
Aksi ini juga menjadi refleksi bagi peserta mengenai esensi demokrasi dan peran masyarakat dalam mengawal penegakan hukum serta hak asasi manusia di Indonesia.
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Cas Mobil Listrik Berujung Maut, 5 Nyawa Melayang dalam Kebakaran di Teluk Gong
-
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf