Suara.com - Evaluasi tahunan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan adanya capaian signifikan, namun tantangan birokrasi, regulasi digital, serta pendanaan masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang Politik, Irine Gayatri, menegaskan bahwa RAN PE dirancang dengan pendekatan kolaboratif.
Dalam pelaksanaannya, BNPT bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk kampanye kontra-radikalisasi.
Sementara itu, organisasi masyarakat sipil seperti The Wahid Foundation, berfokus pada anak, perempuan, dan pemuda dalam upaya pencegahan ekstremisme.
"BNPT juga memprioritaskan perlindungan anak dengan melibatkan LSM yang dipimpin perempuan dan kelompok keagamaan," kata Irine di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Strategi digital juga menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan ekstremisme.
Tiga pendekatan utama diterapkan dalam strategi ini. Pertama, kampanye kontra-narasi untuk menantang ideologi ekstremis di media sosial.
Kedua, kemitraan teknologi untuk mengidentifikasi serta menghapus konten ekstremis daring. Ketiga, peran masyarakat sipil dalam kontra-ekstremisme digital.
Di bidang deradikalisasi dan reintegrasi, BNPT mengembangkan tiga strategi utama.
Baca Juga: BNPT Perkuat Strategi Anti-Terorisme, Gandeng Masyarakat Sipil di RAN PE Fase 2
"Rehabilitasi di penjara telah diperluas untuk memastikan pelepasan ideologis. Selain itu, proyek seperti 'STRIVE Juvenile Indonesia' memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang kembali, dan program reintegrasi bagi mantan ekstremis agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara efektif," jelas Irine.
Namun, sejumlah tantangan masih menghadang pelaksanaan RAN PE.
Koordinasi antar-lembaga masih menghadapi kendala birokrasi, sementara regulasi ruang digital belum cukup efektif dalam membendung penyebaran ideologi ekstremis.
"Keterlibatan LSM dan pemimpin agama dalam program pemerintah masih terbatas karena kurangnya anggaran dan kekhawatiran campur tangan negara," ujarnya.
Reintegrasi mantan teroris juga menjadi isu kontroversial, dengan kekhawatiran terhadap potensi risiko keamanan.
Selain itu, faktor sosial ekonomi dan politik turut mempengaruhi keberhasilan program ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 5 HP Baterai 7000 mAh Terbaru 2026, Tahan Seharian dan Kencang Mulai Rp1 Jutaan
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
Terkini
-
Bundaran HI Tak Lagi Aman usai Turis Italia Jadi Korban Jambret? Legislator PSI Bereaksi Keras
-
SMAN 1 Pontianak Tolak LCC Ulang, MPR: Kami Menghargai Sikap Mereka
-
200 Ribu Anak Terpapar Judi Online, Anggota DPR: Pemerintah Jangan Diam
-
Nunggak Utang Rp 3 Juta, Pria di Cilincing Ditusuk Debt Collector di Tengah Jalan
-
Berkedok Karaoke, Tempat Hiburan di Daan Mogot Jadi Sarang Prostitusi Anak: 5 Orang Jadi Tersangka!
-
Prediksi Analis Militer Barat Sebut Rusia Mulai Terjepit Lawan Ukraina, Gencatan Senjata?
-
99,9 Persen Tiket Ekonomi PSO Kereta Api Ludes Saat Long Weekend, Eksekutif Masih Banyak Kosong
-
Transjakarta Tutup Halte Kebon Sirih Arah Selatan Mulai Jumat Malam, Ini Pengalihannya
-
Dugaan Prostitusi Anak di Jakbar, Mucikari hingga Kasir Karaoke Jadi Tersangka
-
Rano Karno Bawa Jakarta Kolaborasi dengan Milan, Ruang Publik Bakal Lebih Artistik