Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengkritik keras pemerintahan yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rezim saat ini dinilai tidak memiliki kredibilitas dalam menegakkan hukum.
Menurutnya, prinsip-prinsip hukum tidak akan bisa ditegakkan karena lingkaran dalam Istana sendiri kerap melanggar aturan.
"Sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum, karena lingkaran satu Istana melanggar undang-undang," ujar Feri dikutip dari unggahan Youtube Indonesia Lawyers Club, Senin (24/2/2025).
Feri mencontohkan kasus Mayor Teddy yang menurutnya tidak sah secara hukum menurut Undang-Undang TNI, tetapi tetap diberikan jabatan sebagai Sekretaris Kabinet saat ini.
"Tapi dengan bangga mereka bilang ‘kami akan tegakkan hukum’. Omong kosong dan omon-omon lainnya," tegasnya.
Ia menilai bahwa selama ini penegakan hukum yang dilakukan pemerintah lebih banyak bersifat tebang pilih dan tidak mencerminkan supremasi hukum yang sebenarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi gejolak perlawanan yang besar jika rakyat sepenuhnya bersatu, merespons berbagai permasalahan dalam kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.
"Masyarakat sipil masih cerita ‘itu oposan yang dipidana ya wajar karena kesalahannya’, tapi ketika mereka sadar bahwa ini adalah rekayasa politik, maka akan timbul perlawanan yang lebih besar," jelasnya.
Feri menyinggung peran anak muda dalam pergerakan perubahan di berbagai negara.
Baca Juga: Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara
Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak perubahan besar di dunia, seperti Arab Spring di Timur Tengah, krisis politik di Lebanon, hingga gerakan di Amerika Latin, dipicu oleh anak-anak muda yang marah atas ketidakadilan.
"Ketika anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas, mereka mulai sadar bahwa fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari di kampus, mereka akan marah. Mereka ini adalah kaum brahmana intelektual yang turun karena peradaban negara sedang rusak," katanya.
Feri juga menyoroti bagaimana pemerintah seringkali mengalihkan isu saat mendapat kritik dari masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan yang harus dibungkam, tetapi justru menjadi refleksi untuk perbaikan.
"Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan," ujarnya.
Dengan berbagai persoalan yang terjadi, Feri menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga demokrasi dan supremasi hukum tetap berjalan di Indonesia.
Berita Terkait
-
Silsilah Keluarga Pandu Sjahrir, CIO Danantara Masih Saudara Luhur Binsar Panjaitan
-
PDIP Tengah Kecewa, Politik 'Nasi Goreng' Megawati-Prabowo Diprediksi Sulit Terwujud
-
Prabowo Resmikan Danantara: Mampukah jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi RI?
-
Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara
-
Prabowo: Danantara Harus Diaudit Kapan Saja, Demi Anak Cucu Kita!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
Terkini
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan
-
Drama Pohon Tumbang Usai, MRT Jakarta Kembali Normal Jelang Jam Pulang Kantor
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi 'Mengadu' ke Prabowo: Mohon Perlindungan
-
Tidak Diumumkan Besok? Menaker Bocorkan Kenaikan Upah Minimum 2026 Tidak Satu Angka, Ini Alasannya
-
KPK Jelaskan Alasan Pamer Duit Rp300 Miliar yang Diserahkan ke PT Taspen
-
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo Cs Wajib Lapor Seminggu Sekali
-
Pengamat UGM Nilai Jokowi Melemah dan Kaesang Tak Mampu, Mimpi PSI Tembus Senayan 2029 Bakal Ambyar?
-
Sentil Pemerintah di DPR, Rhoma Irama Jadikan Demam Korea Cermin Sukses Industri Kreatif
-
Roy Suryo Cs 'Lawan Balik' Polisi, Desak Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi
-
Plot Twist Kasus Rizki Nurfadilah: Ngaku Korban TPPO, Ternyata Sadar Jadi Scammer di Kamboja