Suara.com - Kementerian Pertahanan menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengingatkan agar perwira TNI aktif harus mundur bila berkecimpung ke dalam politik atau pemerintahan sipil.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga kekinian belum menerbitkan pernyataan resmi terkait hal tersebut.
"Belum ada pernyataan khusus. Tapi terkait yang disampaikan Pak SBY, itu pandangan sebagai mantan presiden serta eks militer," kata Frega di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
Meski demikian, ia menegaskan Kemenhan maupun TNI tak memunyai maksud merestorasi Dwi Fungsi ABRI, yang dulu diterapkan pada era Orde Baru.
"Tidak ada motif mengembalikan Dwi Fungsi ABRI. Kami menjalankan politik negara, bukan politik praktis," tegasnya.
Ia menjelaskan, konsepsi kedaulatan negara kekinian sudah meluas, tak hanya sektor militer melainkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta digital.
“Jadi memang soal pertahanan harus memadukan aspek non-militer."
Revisi UU TNI dan Ancaman Multidimensi
Frega juga mengungkapkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih digodok agar bisa merespons ancaman multidimensial.
Baca Juga: Bu Mega Tak Diajak? Prabowo Luncurkan Danantara Hanya Bersama SBY Dan Jokowi
Ancaman multidimensial yang dimaksud tidak hanya kewaspadaan militer, tapi juga persoalan ekonomi, politik, sosial budaya, dan dunia yang semakin terdigitalisasi.
"Jadi sekali lagi kami berdiri di atas politik negara, Presiden Prabowo Subianto."
SBY Ingatkan Kembali Reformasi ABRI
Sebelumnya, Presiden ke-6 RI SBY mengingatkan pentingnya perwira TNI aktif untuk mundur dari dinas keprajuritan jika ingin terjun ke politik atau pemerintahan.
"Itu salah satu doktrin yang kami keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif, misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun,” kata SBY.
Alasan itu pula, kata dia, yang menyebabkan putranya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memilih pensiun diri dari TNI ketika berpolitik. Kekinian, AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN serta Ketua Umum Partai Demokrat.
Tag
Berita Terkait
-
Bu Mega Tak Diajak? Prabowo Luncurkan Danantara Hanya Bersama SBY Dan Jokowi
-
Menunduk Saat Salaman dengan Jokowi, Gesture Prabowo Kena Sentil Netizen: Anda Itu Presiden..
-
Di Kongres Demokrat, SBY Singgung Cawe-cawe, Abuse Of Power Adalah Dosa Terbesar
-
SBY Minta Demokrat Kawal Danantara: Pastikan untuk Kepentingan Seluruh Rakyat, Bukan untuk Sebagian
-
Prabowo Akan Gandeng Jokowi dan SBY di Danantara, Pengamat: Bagi-bagi Kekuasaan
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi