Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya yang juga kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk dapat mengikuti acara tersebut pada angkatan kedua.
Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah menjelaskan bahwa salah satu poin dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ menyatakan bahwa retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan.
Angkatan pertama yang berlangsung sejak Jumat (21/2) lalu hingga Jumat (28/2) mendatang. Adapun waktu pelaksanaan retret angkatan kedua tidak dijelaskan secara detail oleh Basarah.
"Bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua," kata Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/12/2025).
Megawati juga menginstruksikan kepada bagi daerah dari PDIP yang belum mengikuti retet agar kembali ke daerahnya masing-masing untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.
Sedangkan bagi kepala daerah yang telah berada di Magelang, diminta untuk menyesuaikan rangkaian agenda retret hingga selesai.
"Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret angkatan pertama untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret angkatan pertama tersebut," imbuh Basarah.
Terkait surat intruksi Ketua Umum PDIP yang sempat beredar, Basarah juga menegaskan kalau Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Menurutnya, Megawati meminta agar para kepala daerah tetap turun langsung ke rakyat.
Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi harian Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.
Baca Juga: Pembelaan PDIP Soal Retret Kepala Daerah: Megawati Hanya Minta Penundaan, Bukan Larangan
"Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret," ujar Basarah.
Berita Terkait
-
Pembelaan PDIP Soal Retret Kepala Daerah: Megawati Hanya Minta Penundaan, Bukan Larangan
-
KPK Tepis Kubu Hasto usai Koar-koar Penangguhan Penahanan Ditolak: Kami Belum Terima!
-
Bantah Larang Kepala Daerah Ikut Retret Magelang, PDIP Curiga Ada Pihak Mau Rusak Hubungan Megawati - Prabowo
-
Sebut Prabowo dan Megawati Gerah Upaya Pembegalan Partai, AHY: Politik Amoral dan Inkonstitusional!
-
Pramono Anung Cs Hadir ke Magelang Seizin Megawati? Jubir: Ketum Tak Pernah Larang Datang
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
Terkini
-
Geger Ijazah Jokowi, Rismon Tantang Nyali Publik: Layak Disebut Bangsa Pengecut Jika Takut
-
Rismon Pamer Buku 'Wapres Tak Lulus SMA': Minta Versi Digitalnya Disebarluaskan Gratis!
-
Menteri PPPA Soroti Kasus Gus Elham: Sentuhannya ke Anak Perempuan Bukan Bentuk Kasih Sayang
-
Usai BPKAD, Giliran Dinas Pendidikan Riau Digeledah KPK, Dokumen Apa yang Dicari?
-
Singgung Angka Sakti Presiden, Roy Suryo Minta Prabowo Selamatkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
-
Warga Sudah Resah dan Gelisah, PKS Minta Pramono Tak Gegabah Normalisasi Kali Krukut
-
Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis Rp6 Juta per Hari Bukan Anggaran Baru, Ini Penjelasan BGN
-
Selain Nama Baik, Apa Saja yang Dipulihkan Prabowo Lewat Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara?
-
DPR Apresiasi Rehabilitasi Guru Luwu Utara, Minta Pemerintah Ganti Biaya Hukum
-
ARAH Laporkan Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Terkait Soeharto, Golkar: Monggo Saja