Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya yang juga kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk dapat mengikuti acara tersebut pada angkatan kedua.
Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah menjelaskan bahwa salah satu poin dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ menyatakan bahwa retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan.
Angkatan pertama yang berlangsung sejak Jumat (21/2) lalu hingga Jumat (28/2) mendatang. Adapun waktu pelaksanaan retret angkatan kedua tidak dijelaskan secara detail oleh Basarah.
"Bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua," kata Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/12/2025).
Megawati juga menginstruksikan kepada bagi daerah dari PDIP yang belum mengikuti retet agar kembali ke daerahnya masing-masing untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.
Sedangkan bagi kepala daerah yang telah berada di Magelang, diminta untuk menyesuaikan rangkaian agenda retret hingga selesai.
"Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret angkatan pertama untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret angkatan pertama tersebut," imbuh Basarah.
Terkait surat intruksi Ketua Umum PDIP yang sempat beredar, Basarah juga menegaskan kalau Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Menurutnya, Megawati meminta agar para kepala daerah tetap turun langsung ke rakyat.
Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi harian Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.
Baca Juga: Pembelaan PDIP Soal Retret Kepala Daerah: Megawati Hanya Minta Penundaan, Bukan Larangan
"Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret," ujar Basarah.
Berita Terkait
-
Pembelaan PDIP Soal Retret Kepala Daerah: Megawati Hanya Minta Penundaan, Bukan Larangan
-
KPK Tepis Kubu Hasto usai Koar-koar Penangguhan Penahanan Ditolak: Kami Belum Terima!
-
Bantah Larang Kepala Daerah Ikut Retret Magelang, PDIP Curiga Ada Pihak Mau Rusak Hubungan Megawati - Prabowo
-
Sebut Prabowo dan Megawati Gerah Upaya Pembegalan Partai, AHY: Politik Amoral dan Inkonstitusional!
-
Pramono Anung Cs Hadir ke Magelang Seizin Megawati? Jubir: Ketum Tak Pernah Larang Datang
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi