Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya yang juga kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk dapat mengikuti acara tersebut pada angkatan kedua.
Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah menjelaskan bahwa salah satu poin dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ menyatakan bahwa retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan.
Angkatan pertama yang berlangsung sejak Jumat (21/2) lalu hingga Jumat (28/2) mendatang. Adapun waktu pelaksanaan retret angkatan kedua tidak dijelaskan secara detail oleh Basarah.
"Bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua," kata Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/12/2025).
Megawati juga menginstruksikan kepada bagi daerah dari PDIP yang belum mengikuti retet agar kembali ke daerahnya masing-masing untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.
Sedangkan bagi kepala daerah yang telah berada di Magelang, diminta untuk menyesuaikan rangkaian agenda retret hingga selesai.
"Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret angkatan pertama untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret angkatan pertama tersebut," imbuh Basarah.
Terkait surat intruksi Ketua Umum PDIP yang sempat beredar, Basarah juga menegaskan kalau Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Menurutnya, Megawati meminta agar para kepala daerah tetap turun langsung ke rakyat.
Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi harian Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.
Baca Juga: Pembelaan PDIP Soal Retret Kepala Daerah: Megawati Hanya Minta Penundaan, Bukan Larangan
"Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret," ujar Basarah.
Berita Terkait
-
Pembelaan PDIP Soal Retret Kepala Daerah: Megawati Hanya Minta Penundaan, Bukan Larangan
-
KPK Tepis Kubu Hasto usai Koar-koar Penangguhan Penahanan Ditolak: Kami Belum Terima!
-
Bantah Larang Kepala Daerah Ikut Retret Magelang, PDIP Curiga Ada Pihak Mau Rusak Hubungan Megawati - Prabowo
-
Sebut Prabowo dan Megawati Gerah Upaya Pembegalan Partai, AHY: Politik Amoral dan Inkonstitusional!
-
Pramono Anung Cs Hadir ke Magelang Seizin Megawati? Jubir: Ketum Tak Pernah Larang Datang
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun