Suara.com - Surat instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah yang merupakan kadernya tidak ikut retret di Akademi Militer Magelang belakangan ini menjadi heboh dan sorotan publik.
Hal tersebut nampaknya menjadi sorotan khusus dari partai berlambang Banteng itu. Pasalnya, Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah baru memberikan pembelaan soal perintah dari Megawati tersebut.
Dia memberikan pembelaan bahwa Megawati tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Basarah mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada hari Kamis (20/2) meminta kepala daerah asal PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.
"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," ucap Basarah.
Ia menjelaskan bahwa instruksi Megawati jelas bukan untuk melarang ikut retret, melainkan meminta para kepala daerah kader PDI Perjuangan menunda terlebih dahulu perjalanan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.
"Jadi, perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 20 Februari 2025 tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret," kata dia lagi.
Bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerahnya masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani rakyat.
"Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing," sambung dia.
Baca Juga: KPK Tepis Kubu Hasto usai Koar-koar Penangguhan Penahanan Ditolak: Kami Belum Terima!
Basarah menyebut kehadiran fisik kepala daerah dibutuhkan oleh masyarakat agar program-program bisa segera dijalankan.
PDI Perjuangan meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah merupakan langkah efektif untuk menyerap aspirasi rakyat.
Ia juga mengatakan bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan telah memahami secara jelas tugas mengemban amanat rakyat, yakni dengan menyelaraskan program kerakyatan di daerah dengan program yang dirumuskan pemerintah pusat.
Sementara itu, bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret di Magelang, Megawati menginstruksikan mereka untuk menyesuaikan rangkaian agenda pelatihan hingga akhir, yakni Jumat (28/2) mendatang. [Antara].
Berita Terkait
-
KPK Tepis Kubu Hasto usai Koar-koar Penangguhan Penahanan Ditolak: Kami Belum Terima!
-
Bantah Larang Kepala Daerah Ikut Retret Magelang, PDIP Curiga Ada Pihak Mau Rusak Hubungan Megawati - Prabowo
-
Sebut Prabowo dan Megawati Gerah Upaya Pembegalan Partai, AHY: Politik Amoral dan Inkonstitusional!
-
Pramono Anung Cs Hadir ke Magelang Seizin Megawati? Jubir: Ketum Tak Pernah Larang Datang
-
Peluncuran Danantara Jadi Panggung Trio Presiden, Megawati Ditinggalkan?
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi