Suara.com - Surat instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah yang merupakan kadernya tidak ikut retret di Akademi Militer Magelang belakangan ini menjadi heboh dan sorotan publik.
Hal tersebut nampaknya menjadi sorotan khusus dari partai berlambang Banteng itu. Pasalnya, Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah baru memberikan pembelaan soal perintah dari Megawati tersebut.
Dia memberikan pembelaan bahwa Megawati tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Basarah mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada hari Kamis (20/2) meminta kepala daerah asal PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.
"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," ucap Basarah.
Ia menjelaskan bahwa instruksi Megawati jelas bukan untuk melarang ikut retret, melainkan meminta para kepala daerah kader PDI Perjuangan menunda terlebih dahulu perjalanan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.
"Jadi, perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 20 Februari 2025 tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret," kata dia lagi.
Bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerahnya masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani rakyat.
"Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing," sambung dia.
Baca Juga: KPK Tepis Kubu Hasto usai Koar-koar Penangguhan Penahanan Ditolak: Kami Belum Terima!
Basarah menyebut kehadiran fisik kepala daerah dibutuhkan oleh masyarakat agar program-program bisa segera dijalankan.
PDI Perjuangan meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah merupakan langkah efektif untuk menyerap aspirasi rakyat.
Ia juga mengatakan bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan telah memahami secara jelas tugas mengemban amanat rakyat, yakni dengan menyelaraskan program kerakyatan di daerah dengan program yang dirumuskan pemerintah pusat.
Sementara itu, bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret di Magelang, Megawati menginstruksikan mereka untuk menyesuaikan rangkaian agenda pelatihan hingga akhir, yakni Jumat (28/2) mendatang. [Antara].
Berita Terkait
-
KPK Tepis Kubu Hasto usai Koar-koar Penangguhan Penahanan Ditolak: Kami Belum Terima!
-
Bantah Larang Kepala Daerah Ikut Retret Magelang, PDIP Curiga Ada Pihak Mau Rusak Hubungan Megawati - Prabowo
-
Sebut Prabowo dan Megawati Gerah Upaya Pembegalan Partai, AHY: Politik Amoral dan Inkonstitusional!
-
Pramono Anung Cs Hadir ke Magelang Seizin Megawati? Jubir: Ketum Tak Pernah Larang Datang
-
Peluncuran Danantara Jadi Panggung Trio Presiden, Megawati Ditinggalkan?
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional