Suara.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyampaikan skema blending untuk produksi bahan bakar minyak (BBM) sah-sah saja dilakukan. Ia menegaskan, blending berbeda dengan oplosan.
Hal itu disampaikan Bambang saat melakukan sidak di SPBU swasta milik Shell di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Bambang juga menanggapi lantaran adanya isu pertamax oplosan usai kasus dugaan korupsi tata kelola minyak terbongkar oleh Kejagung.
"Nah itu di situ diizinkam, itu skema sah-sah saja kalau blending itu selama tidak menurunkan kualitas," kata Bambang.
Sementara itu, ia menegaskan skema oplosan tak dikenal dalam memproduksi BBM.
"Nah ini yang harus digarisbawahi, jadi nggak ada itu skema oplosan itu, nggak ada. Jadi di dalam Minerba itu (adanya) skema blending," ujarnya.
Ia menegaskan, antara blending dan oplosan harus dibedakan. Oplosan terkesan lebih kasar.
"Jadi skema kata-kata oplosan, kan oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal. Jadi kita harus membedakan skema blending dengan oplosan," katanya.
"Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin, itu oplosan. Atau bensin dicampur cairan lain (air) yang merubah kualitas itu oplosan," sambungnya.
Sebelumnya, terkait kasus BBM oplosan yang sedang menjadi sorotan publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memiliki pendapat berbeda. Dirinya tegas menyebut jika hal tersebut memang tidak terjadi.
Ketika ditanya mengenai kasus BBM oplosan yang meresahkan warga, Bahlil Lahadalia mengaku tidak percaya. Dirinya menyebut bahwa kualitas BBM di dalam negeri sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Kualitas kita kan sudah sesuai standar, itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu gak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok. Gak perlu khawatir" ujarnya.
Bahlil Lahadalia juga menyebut bahwa tidak ada BBM RON 90 yang dioplos menjadi 92 di dalam negeri. Ia lalu menyarankan masyarakat untuk membeli BBM Pertamax Turbo RON 98 dan Pertamax Green RON 95 yang saat ini masih beredar di pasaran.
Pernyataan Bahlil Lahadalia yang tidak percaya akan adanya BBM oplosan ini justru membuat publik geram. Pasalnya, Kejagung telah menetapkan tersangka dan mengungkap bukti terkait kasus panas ini.
Berita Terkait
-
Perbedaan BBM Oplosan dan Blending, Pertamax Sudah Sesuai?
-
Terungkap! Bos Pertamina Perintahkan Untuk Oplos Pertamax
-
Imbas Isu Pertamax Oplosan, Komisi XII DPR Sidak ke Sejumlah SPBU di Cibubur, Ini yang Diambil
-
Sudah Ada Tersangka dan Bukti, Bahlil Lahadalia Bantah Ada BBM Oplosan: Masyarakat Gak Sebodoh Itu Pak..
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?
-
Piala Dunia Resmi Disiarkan Gratis di TVRI, Mulai Kapan Bisa Ditonton?