Suara.com - Kebanyakan warga terdampak banjir di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur tidak mau direlokasi ke rumah susun (rusun). Mereka dengan tegas menolak tawaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Sempat sih ditawari, tapi bingung saya karena di sini emang udah enak, nyaman, saya dari tahun 70. Jadi, mempertimbangkan itu karena sudah nyaman," kata Umiana (70) saat ditemui di lokasi banjir, Selasa (4/3/2025).
Umiana yang sudah tinggal di kawasan Kebon Pala sejak 1970 itu mengaku bahwa kediamannya seringkali banjir ketika hujan deras ataupun banjir kiriman dari wilayah lain.
Namun demikian, dia mengaku nyaman tinggal di Kebon Pala bersama dengan warga lainnya.
"Banjir udah berkali-kali, dulu setiap lima tahun sekali. Nah, sekarang jadi kaya tiap pas hujan (banjir), bahkan setahun bisa empat sampai lima kali banjir. Karena udah nyaman jadi perlu pertimbangan lagi," ujar Umiana.
Selain itu warga RT 07/RW 11, Kebon Pala II, Jakarta Timur, Nuryadi (62) juga menyatakan hal yang sama. Dirinya dan sang anak tak setuju jika harus pindah ke rusun.
Apalagi, tahun lalu Nuryadi mendapatkan informasi bahwa yang tinggal di rusun hanya gratis di awal saja, tetapi tiga bulan berikutnya dikenakan biaya.
"Kebanyakan gak setuju ya, karena banyak yang sudah menetap, udah puluhan tahun. Kalau saya sih ikut anak doang, jadi setahu saya gitu (anak gak setuju). Apalagi, di sini banyak yang dari nenek moyang turun temurun, jadi udah nyaman," kata dia.
Sementara itu, salah satu warga RT 11/RW 05, Jalan Kebon Pala II, Suaeb (83) mengatakan dirinya sudah seringkali ditawari oleh pemerintah untuk pindah ke rusun agar tidak terkena banjir.
Baca Juga: Ajak Warga Jakarta di Daerah Rawan Pindah ke Rusun, Rano Karno: Banjir Mulu Jangan Ngeluh Ya
Namun, Suaeb mengaku lebih membutuhkan uang untuk dirinya bertahan hidup dibandingkan harus pindah ke rusun. Bahkan sejak 1981 rumah Suaeb sempat digusur agar dirinya menyetujui pindah ke rusun.
"Setiap ada yang datang saya bilang maunya duit aja berapa, kalau rusun mah saya gak mau. Udah dari dulu di Kebon Nanas dikasih kunci gak mau. Dari dulu sebelum digusur juga saya suruh pindah gak mau itu, pada 1980. Tapi, pada 1981 saya digusur," kata dia,
Menurut dia, tinggal di rusun mempersulit dirinya jika mau dagang gorengan. Apalagi kalau dirinya mendapatkan rusun di lantai atas.
"Rusun mah bisa apa? Dagang gorengan siapa yang mau beli di atas, kalau kontrak bisa dagang gorengan. Rusun di atas siapa yang mau beli, kalau di bawah penuh juga, udah pada dagang," ujar Suaeb.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan dirinya terus menawarkan solusi tinggal di rumah susun (Rusun) kepada masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah rawan banjir.
Sayangnya, mayoritas masyarakat menolak untuk pindah dan tinggal di rusun.
Berita Terkait
-
Bekasi Banjir Bandang, KAI Lakukan Rekayasa Operasional KRL
-
Banjir Makin Menggila! 105 RT dan 5 Jalan di Jakarta Kini Terendam Air
-
Flyover Cililitan-Kalibata Lumpuh Gegara Terendam Banjir, Pengendara Sibuk Nonton
-
Waspada! BMKG Ungkap Penyebab Hujan Lebat di Jabodetabek Tak Berhenti, Potensi hingga 11 Maret
-
Bebas Banjir, Rano Karno Ajak Warga Jakarta Pindah ke Rusun
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru