Suara.com - Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (6/3/2025), Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa rencana pembentukan 70 ribu koperasi tahun ini akan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi. Pendekatan itu disesuaikan dengan kondisi di tiap desa.
Terkait modal awal koperasi, Budi Arie mengatakan bahwa akan dilakukan melalui beberapa alternatif pembiayaan, seperti dana desa, APBN, APBD dan pinjaman dari bank-bank Himbara.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di setiap desa.
Dalam proses ini, musyawarah desa akan diadakan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pendirian koperasi sebanyak mungkin.
“Kemenkop juga nantinya memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lain termasuk penyusunan pengurus koperasi,” ujar Ferry sebagaimana dilansir Antara.
Ferry menambahkan pengurus koperasi akan diberikan pelatihan modern agar mampu mengelola koperasi dengan lebih efektif dan efisien.
Pelatihan ini akan mencakup pengetahuan dan keterampilan terkait proses bisnis dan model bisnis, sehingga Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi secara berkelanjutan, bergerak lebih cepat, dan mencapai tujuannya secara optimal.
Pemerintah menggencarkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi desa dan membantu pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui penyerapan produk-produk pertanian, perikanan, dan hasil ternak yang ada di daerah.
Baca Juga: Prabowo Ingin Bentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa
Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan bisa membuka dan mengelola gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam koperasi, klinik desa, fasilitas penyimpanan atau cold storage, hingga distribusi logistik.
Koperasi Desa Merah Putih juga dibentuk agar dapat menjadi penyalur bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berita Terkait
-
Prabowo Ingin Bentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa
-
Budi Arie Ungkap Isi Pertemuan dengan Jokowi, Bahas Partai Super Tbk
-
Klarifikasi Menkop Budi Arie Soal Mobil RI 36 Terobos Macet di Sudirman
-
Beda Versi, Polisi Ungkap Pemeriksaan Budi Arie Selama 6 Jam
-
Ketua Komisi III Buka Suara Soal Pemeriksaan Budi Arie: Wajar Kalau...
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak