Suara.com - Presiden Prabowo Subianto bakal membahas lebih lanjut rencana membangun Sekolah Rakyat di sejumlah daerah.
Sejumlah menteri sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk turut melaporkan perkembangan rencana sekolah rakyat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengonfirmasi kedatangannya dan sejumlah menteri dalam rangka membahas sekolah rakyat.
"Ya kita akan membahas Sekolah Rakyat," kata Imin di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ia belum mendetailkan lebih jauh perihal Sekolah Rakyat. Tetapi yang pasti, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan dilakukan secepatnya.
"Menurut petunjuk dan perintah presiden secepat-cepatnya, sebaik-baiknya," kata Imin.
Selain Imin, sejumlah menteri yang hadir, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mendiktisaintek Brian Yuliantoro, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Dimulai Tahun Ini
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan rencana pembangunan sekolah rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Tebar Janji Bangun 1 Sekolah Rakyat Tiap Kabupaten/Kota, Gus Ipul Minta Pemda Siapkan Ini
Hasilnya, kepala negara meminta agar pembangunan sekolah rakyat bisa dimulai pada tahun ini.
"Presiden meminta ini untuk dipercepat agar tahun ini nanti bisa dimulai," kata Saifullah atau Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2025).
Ia menegaskan sekolah rakyat yang akan ada untuk semua tingkatan, mulai SD, SMP, dan SMA diperuntukan untuk siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Nantinya, sekolah rakyat ditargetkan mulai pada awal tahun ajaran baru, antara Juni-Juli 2025.
"Mudah-mudahan mulai tahun ini kita mulai, di Bekasi nanti di dekat sentra kita di sana nanti di situ akan kita mulai dimulai dr tingkat SMA dulu," kata Ipul.
Ipul menyampaikan respons dari Prabowo perihal rencana pembangunan sekolah rakyat.
Kepala negara memandang penting keberadaan sekolah rakyat untuk melahirkan agen-agen perubahan.
"Diteruskan, dipersiapkan dengan baik. Ini penting sekali kata beliau penting sekali bahwa kita mesti melahirkan banyak agen-agen perubahan. Jadi kita harapkan anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem ini mendapatkan pendidikan yang layak," kata Ipul.
"Dan nanti sekolah rakyat ini bentuknya adalah boarding school," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara