Suara.com - Presiden Prabowo Subianto bakal membahas lebih lanjut rencana membangun Sekolah Rakyat di sejumlah daerah.
Sejumlah menteri sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk turut melaporkan perkembangan rencana sekolah rakyat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengonfirmasi kedatangannya dan sejumlah menteri dalam rangka membahas sekolah rakyat.
"Ya kita akan membahas Sekolah Rakyat," kata Imin di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ia belum mendetailkan lebih jauh perihal Sekolah Rakyat. Tetapi yang pasti, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan dilakukan secepatnya.
"Menurut petunjuk dan perintah presiden secepat-cepatnya, sebaik-baiknya," kata Imin.
Selain Imin, sejumlah menteri yang hadir, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mendiktisaintek Brian Yuliantoro, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Dimulai Tahun Ini
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan rencana pembangunan sekolah rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Tebar Janji Bangun 1 Sekolah Rakyat Tiap Kabupaten/Kota, Gus Ipul Minta Pemda Siapkan Ini
Hasilnya, kepala negara meminta agar pembangunan sekolah rakyat bisa dimulai pada tahun ini.
"Presiden meminta ini untuk dipercepat agar tahun ini nanti bisa dimulai," kata Saifullah atau Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2025).
Ia menegaskan sekolah rakyat yang akan ada untuk semua tingkatan, mulai SD, SMP, dan SMA diperuntukan untuk siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Nantinya, sekolah rakyat ditargetkan mulai pada awal tahun ajaran baru, antara Juni-Juli 2025.
"Mudah-mudahan mulai tahun ini kita mulai, di Bekasi nanti di dekat sentra kita di sana nanti di situ akan kita mulai dimulai dr tingkat SMA dulu," kata Ipul.
Ipul menyampaikan respons dari Prabowo perihal rencana pembangunan sekolah rakyat.
Kepala negara memandang penting keberadaan sekolah rakyat untuk melahirkan agen-agen perubahan.
"Diteruskan, dipersiapkan dengan baik. Ini penting sekali kata beliau penting sekali bahwa kita mesti melahirkan banyak agen-agen perubahan. Jadi kita harapkan anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem ini mendapatkan pendidikan yang layak," kata Ipul.
"Dan nanti sekolah rakyat ini bentuknya adalah boarding school," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Pramono Larang PKL Jualan di Trotoar, Penertiban Diminta Permanen
-
Sambut Tahun Kuda Api, Pedagang Ornamen Imlek di Glodok Raup Omzet Belasan Juta
-
Pramono Anung Larang Ormas Razia Rumah Makan Saat Ramadan, Tegaskan Jakarta Harus Damai
-
Pramono Anung Bikin Gebrakan: Bakal Ada Haul Akbar Ulama dan Pejuang Betawi di Monas
-
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Sekadar Lip Service
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI