Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan akan ada retret gelombang kedua untuk kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Namun, Bima Arya menyatakan bahwa retret gelombang kedua akan digelar dalam skala yang lebih kecil dari penyelenggaraan sebelumnya.
"Sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya," kata Bima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ia kemudian mengungkap bahwa kemungkinan retret gelombang kedua akan dilakukan usai Hari Raya Idulfitri tahun ini.
Hanya saja, Bima Arya mengaku belum mengetahui secara pasti tanggal penyelenggaraannya.
"Ya nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran," ujarnya.
Selain waktu yang masih belum dipastikan, Bima juga mengungkapkan pemilihan lokasi retret masih dipertimbangkan.
Retret gelombang dua ini akan digelar dengan skalanya lebih kecil, sebab hanya 15 kepala daerah saja yang akan dilantik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Lokasinya nanti kita masih pertimbangkan, bisa di Magelang atau bisa di tempat lain, di IPDN misalnya tapi tentu dengan skala yang lebih kecil," katanya.
Baca Juga: Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
Untuk diketahui pada retret kepala daerah gelombang pertama digelar di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah yang berlangsung selama 7 hari, dimulai pada 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
Dalam retret gelombang pertama diikuti 481 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 di Istana Negara ditambah dengan sejumlah pemimpin daerah lain berasal dari Aceh.
Para kepala daerah di Aceh, sebelumnya sudah terlebih dulu dilantik. Sehingga total, ada 505 kepala daerah yang mengikuti retret tersebut.
Dalam retret gelombang pertama, biayanya mencapai Rp13,2 miliar. Anggaran tersebut ditanggung penuh dari alokasi APBN.
Pelantikan Kepala Daerah
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak akan digelar serentak di Istana Negara.
Berita Terkait
-
Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
-
Koar-koar Efisiensi, Mendagri Tito Sebut Dana Retret Rp13 M Bentuk Investasi: Kalau Gak Efisien Kasihan Rakyat
-
Retret Magelang Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito soal PT Lembah Tidar: Kami Tak Peduli Siapa Pemiliknya, Terpenting...
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah