Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan akan ada retret gelombang kedua untuk kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Namun, Bima Arya menyatakan bahwa retret gelombang kedua akan digelar dalam skala yang lebih kecil dari penyelenggaraan sebelumnya.
"Sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya," kata Bima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ia kemudian mengungkap bahwa kemungkinan retret gelombang kedua akan dilakukan usai Hari Raya Idulfitri tahun ini.
Hanya saja, Bima Arya mengaku belum mengetahui secara pasti tanggal penyelenggaraannya.
"Ya nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran," ujarnya.
Selain waktu yang masih belum dipastikan, Bima juga mengungkapkan pemilihan lokasi retret masih dipertimbangkan.
Retret gelombang dua ini akan digelar dengan skalanya lebih kecil, sebab hanya 15 kepala daerah saja yang akan dilantik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Lokasinya nanti kita masih pertimbangkan, bisa di Magelang atau bisa di tempat lain, di IPDN misalnya tapi tentu dengan skala yang lebih kecil," katanya.
Baca Juga: Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
Untuk diketahui pada retret kepala daerah gelombang pertama digelar di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah yang berlangsung selama 7 hari, dimulai pada 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
Dalam retret gelombang pertama diikuti 481 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 di Istana Negara ditambah dengan sejumlah pemimpin daerah lain berasal dari Aceh.
Para kepala daerah di Aceh, sebelumnya sudah terlebih dulu dilantik. Sehingga total, ada 505 kepala daerah yang mengikuti retret tersebut.
Dalam retret gelombang pertama, biayanya mencapai Rp13,2 miliar. Anggaran tersebut ditanggung penuh dari alokasi APBN.
Pelantikan Kepala Daerah
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak akan digelar serentak di Istana Negara.
Berita Terkait
-
Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
-
Koar-koar Efisiensi, Mendagri Tito Sebut Dana Retret Rp13 M Bentuk Investasi: Kalau Gak Efisien Kasihan Rakyat
-
Retret Magelang Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito soal PT Lembah Tidar: Kami Tak Peduli Siapa Pemiliknya, Terpenting...
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Purbaya Gregetan Soal Belanja Pemda, Ekonomi 2025 Bisa Rontok
-
Terjerat PKPU dan Terancam Bangkrut, Indofarma PHK Hampir Seluruh Karyawan, Sisa 3 Orang Saja!
-
Penculik Bilqis Sudah Jual 9 Bayi Lewat Media Sosial
-
Bank BJB Batalkan Pengangkatan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya Jadi Komisaris, Ada Apa?
-
Pemain Keturunan Jerman-Surabaya Kasih Isyarat Soal Peluang Bela Timnas Indonesia
Terkini
-
Dasco Ungkap Ultimatum Prabowo dari Hambalang: Sikat Habis Kader Korup!
-
Polisi Ringkus Dua Pelaku Curanmor yang Tembak Mati Hansip di Cakung
-
KPK Tahan 5 Pengusaha yang Diduga Suap Eks Bupati Situbondo Karna Suswandi, Ini Nama-namanya
-
Gempur Titik Rawan Banjir, Pemkot Surabaya Siapkan Drainase Maksimal Jelang Musim Hujan
-
JATAM: Warga Pro dan Kontra Tambang di Halmahera Sama-sama Korban Sistem yang Merusak
-
KPK 'Bedah' Prosedur Izin TKA, Mantan Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Dicecar Soal Pungli
-
Diwawancara Pramono, Zidan Penyandang Disabilitas Diterima Kerja di Transjakarta
-
JATAM: Negara Abai Lindungi Warga dari Dampak Beracun Tambang Nikel di Halmahera
-
Sebut Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan, GUSDURian: Selama Orba Banyak Lakukan Dosa Besar
-
Mafia Tanah Ancam Banyak Pihak, JK: Saya Sendiri Korbannya, Harus Dilawan Bersama!