Departemen Pendidikan AS Siap untuk Memberhentikan Hampir Setengah dari Stafnya: Itu Mandat Presiden

Suara.com - Departemen Pendidikan Amerika Serikat mengumumkan pada hari Selasa (11/03) bahwa hampir setengah dari stafnya akan diberhentikan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintahan Presiden Donald Trump untuk merampingkan birokrasi pemerintah federal, dengan kemungkinan pembubaran total departemen tersebut dalam waktu dekat.

Pemecatan massal ini terjadi sebagai respons terhadap tenggat waktu yang ditetapkan Trump bagi seluruh lembaga pemerintah untuk menyerahkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar paling lambat hari Kamis. Keputusan ini, menurut siaran pers Departemen Pendidikan, merupakan bagian dari "misi terakhir" dalam memenuhi janji Trump untuk membubarkan departemen yang selama ini mengawasi pinjaman kuliah sebesar $1,6 triliun (sekitar Rp25.614,4 kuadriliun), menegakkan hukum hak sipil di sekolah, serta menyediakan dana federal bagi distrik pendidikan yang membutuhkan.

Ketika ditanya dalam wawancara di Fox News apakah PHK ini merupakan langkah menuju pembubaran penuh departemen, Menteri Pendidikan Linda McMahon menjawab tegas, "Ya, itu adalah mandat presiden."

Langkah ini adalah bagian dari kebijakan penghematan besar-besaran yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang bertugas mengurangi ukuran pemerintahan secara drastis. Sejak dimulainya inisiatif ini, lebih dari 100.000 pegawai pemerintah telah kehilangan pekerjaan di berbagai lembaga federal, dengan banyak program dan kontrak dihentikan. Meskipun demikian, langkah-langkah ini menghadapi perlawanan dalam bentuk puluhan tuntutan hukum yang menantang legalitas kebijakan tersebut.

Upaya penghematan ini juga menciptakan ketegangan antara Gedung Putih dan beberapa anggota parlemen Republik yang menghadapi protes dari konstituen mereka di berbagai balai kota. Meskipun Musk menjadi arsitek utama kebijakan ini, Trump baru-baru ini menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai kepegawaian berada di tangan kepala departemen, bukan CEO Tesla tersebut.

Keputusan untuk memangkas hampir setengah dari staf Departemen Pendidikan menuai kritik tajam dari serikat pekerja yang mewakili lebih dari 2.800 pegawai departemen tersebut. Sheria Smith, Presiden Federasi Pegawai Pemerintah Amerika Lokal 252, mengecam tindakan ini sebagai pemotongan yang kejam yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap pegawai yang telah lama mengabdi.

"Yang jelas dari pemecatan massal, kekacauan, dan ketidakprofesionalan yang tak terkendali selama beberapa minggu terakhir adalah bahwa rezim ini tidak menghormati ribuan pekerja yang telah mendedikasikan karier mereka untuk melayani sesama warga Amerika," kata Smith dalam pernyataannya.

Sementara itu, ada laporan bahwa administrasi berencana untuk memindahkan program Aplikasi Gratis untuk Bantuan Mahasiswa Federal (FAFSA), yang merupakan salah satu fungsi utama Departemen Pendidikan, ke Departemen Keuangan.

Sejumlah badan pemerintah lainnya juga telah menawarkan paket pensiun dini dan pembayaran pesangon kepada pegawai yang bersedia mundur secara sukarela. Beberapa lembaga yang telah menawarkan pembayaran hingga $25.000 (skitar Rp407.250.000) sebelum pajak kepada karyawannya termasuk Kantor Manajemen Personalia, Administrasi Jaminan Sosial, serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA).

Baca Juga: Trump Beli Tesla: Balas Dendam ke Pengunjuk Rasa atau Dukungan ke Elon Musk?

Menurut para ahli tata kelola publik, program pembelian ini lebih disukai oleh pemerintah karena bersifat sukarela, sehingga lebih sulit untuk ditentang secara hukum dibandingkan PHK paksa.

“Jika strategi Anda adalah mengeluarkan sebanyak mungkin orang secara sukarela, hal itu akan mengurangi risiko perintah pengadilan dan penentangan terhadap Anda dalam jangka panjang,” kata Don Moynihan, profesor kebijakan publik di Universitas Michigan.

Meskipun tenggat waktu sudah semakin dekat, belum ada satu pun lembaga yang secara resmi menyerahkan rencana PHK mereka kepada Kantor Manajemen Personalia (OPM), yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia pemerintah federal. Beberapa lembaga yang telah mengumumkan perkiraan jumlah PHK antara lain:

Departemen Urusan Veteran: akan memangkas lebih dari 80.000 pekerja.

Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA): berencana untuk memangkas 1.029 staf.

Sementara itu, OPM sendiri telah menawarkan pembayaran pensiun dini kepada sekitar 650 karyawannya dengan batas waktu pengajuan hingga 12 Maret. Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) juga mengumumkan bahwa karyawannya harus mengajukan permohonan pensiun dini paling lambat 14 Maret, dengan tanggal pensiun efektif pada 19 April.

Serikat pekerja menilai bahwa langkah ini bukan sekadar efisiensi, tetapi lebih sebagai upaya sistematis untuk merusak kapasitas lembaga dalam menjalankan misinya.