Suara.com - Kritikus politik Faizal Assegaf menyerukan agar gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengkritisi kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap fokus pada tuntutan "Adili Jokowi".
Menurut Faizal, hal tersebut merupakan langkah penting untuk menegakkan hukum secara adil dan mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi selama pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Faizal menyoroti munculnya gerakan "Indonesia Gelap" yang menurutnya mencerminkan rasa cemas sekaligus semangat untuk menuntut pertanggungjawaban hukum kepada Jokowi.
"Akumulasi suara kritis di media sosial sudah tumbuh di jalan-jalan. Gerakan kemarin, Indonesia Gelap Jilid 1, itu semua orang antara cemas sekaligus gembira," ujar Faizal dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (11/3/2025).
Ia menambahkan, bahwa gerakan tersebut berpotensi berlanjut dengan agenda yang lebih besar.
"Saya prediksi, gerakan aksi Indonesia Gelap Jilid 2 akan tetap meminta untuk Jokowi diadili," tegas Faizal.
Ia menilai bahwa jika ada elemen yang berusaha mengalihkan fokus dari isu tersebut, maka patut dicurigai ada kepentingan tertentu di baliknya.
Faizal juga menuding bahwa kerusakan ekonomi, politik, dan birokrasi di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang ia sebut sebagai "virus ganas".
"Masalah di BUMN, korupsi yang makin menjadi-jadi, hingga lemahnya penegakan hukum di kepolisian, semuanya merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi," katanya.
Baca Juga: Mahasiswa Demo 'Indonesia Gelap' Tolak Dwifungsi TNI, Purnawirawan Tuding Ada Pesanan
Dalam pandangannya, solusi utama adalah melakukan aksi massa yang berfokus pada penuntutan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya.
"Kalau ada ratusan ribu mahasiswa, anak-anak muda ini berkumpul berhari-hari di KPK bikin dapur umum, bikin orasi tengah malam di sana, saya yakin Jokowi masuk penjara," katanya.
Faizal juga mengusulkan agar masyarakat tidak fokus pada menggulingkan pemerintahan Prabowo yang baru saja berjalan. Menurutnya, lebih relevan jika aksi besar ditujukan kepada KPK dengan tuntutan utama "Adili Jokowi".
"Saya itu berdoa dan merindukan efisiensi gerakan rakyat itu enggak usah ke mana-mana. Ke DPR enggak usah, ke Istana enggak usah. Kalau ratusan ribu mahasiswa duduki KPK dengan spanduk besar bertuliskan 'Adili Jokowi, Gibran, dan dinasti politiknya', saya yakin revolusi penegakan hukum akan dimulai dari sana," tutup Faizal. (Kayla Nathaniel Bilbina)
Berita Terkait
-
Brain Drain Mengintai: Benarkah #KaburAjaDulu Jadi Alarm Bagi Pemerintah?
-
Mahasiswa Demo 'Indonesia Gelap' Tolak Dwifungsi TNI, Purnawirawan Tuding Ada Pesanan
-
Cek Fakta: Demo 'Adili Jokowi' di Makassar
-
Abai Seruan Salemba Kedua, Prabowo Diperingatkan! Rocky Gerung: Gerakan Meluas, Profesor Siap Turun!
-
Dari #KaburAjaDulu hingga #IndonesiaGelap: Potret Kemarahan dan Kegelisahan Masyarakat Indonesia
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut