Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Presiden Rusia Vladimir Putin dengan konsekuensi yang menghancurkan jika Moskow tidak menandatangani kesepakatan gencatan senjata dalam konflik Ukraina.
Ancaman ini datang setelah Rusia menolak usulan gencatan senjata selama 30 hari yang sebelumnya telah disetujui oleh Ukraina.
Berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, Trump mengisyaratkan bahwa Washington dapat menjatuhkan sanksi ekonomi lebih lanjut terhadap Rusia.
“Saya dapat melakukan hal-hal yang secara finansial akan sangat merugikan Rusia. Itu akan sangat menghancurkan bagi mereka. Namun, saya tidak ingin melakukan itu karena saya ingin melihat perdamaian,” ujarnya.
Trump juga menyinggung pertemuan sebelumnya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dengan menyatakan bahwa situasi kini telah berubah.
“Kita hampir mencapai sesuatu. Seperti yang Anda ketahui, saya selalu mengatakan bahwa Ukraina mungkin merupakan pihak yang lebih sulit. Dulu ada seseorang yang tidak menginginkan perdamaian, sekarang dia menginginkannya,” tambahnya.
Di tengah ketegangan ini, Vladimir Putin belum memberikan tanggapan resmi terhadap proposal gencatan senjata.
Ia terlihat mengunjungi pos komando pasukan Rusia di wilayah Kursk dengan mengenakan seragam militer pada Selasa.
Wilayah ini telah menjadi titik panas pertempuran dalam beberapa hari terakhir setelah pasukan Ukraina berhasil merebut beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia.
Baca Juga: Pasar Dagang Amerika Memanas, IHSG Diprediksi Menguat Tipis Hari Ini
Sementara itu, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa delegasi AS akan segera berangkat ke Moskow untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik.
Wakil Presiden JD Vance menegaskan, pihaknya telah melakukan percakapan dengan Moskow.
“Kami telah melakukan beberapa percakapan dengan perwakilan kami, baik melalui telepon maupun secara langsung, dan kami merasa berada di posisi yang baik. Ukraina telah menyetujui gencatan senjata, dan sekarang kami akan melihat apakah Rusia juga akan menyetujuinya.” kata JD.
Seiring dengan perkembangan ini, AS akhirnya melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Ukraina pada Rabu lalu setelah sempat ditangguhkan. Keputusan ini diambil setelah sembilan jam perundingan di Arab Saudi, di mana Washington setuju untuk mencabut pembatasan berbagi intelijen yang diberlakukan sebelumnya.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa negaranya akan kembali menghubungi Rusia dalam waktu dekat, dengan menekankan bahwa keputusan kini berada di tangan Kremlin.
Hingga saat ini, Rusia belum memberikan sikap resmi terkait usulan gencatan senjata ini.
Berita Terkait
-
Pasar Dagang Amerika Memanas, IHSG Diprediksi Menguat Tipis Hari Ini
-
Trump Kirim Surat Rahasia ke Iran Lewat UEA! Apa Isinya?
-
Blokade Gaza: Israel Dituduh Langgar Gencatan Senjata dan Lakukan 'Hukuman Kolektif' pada 2 Juta Warga
-
Israel Dituduh Langgar Gencatan Senjata, 137 Warga Gaza Tewas dalam 10 Hari Terakhir!
-
Deal Rahasia AS-Ukraina Terungkap: Gencatan Senjata, Bantuan Intelijen, dan Kekayaan Mineral!
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya
-
Demo di Balai Kota, Buruh Jakarta Tagih Janji 'Manusiakan Pekerja' Lewat UMP Rp5,8 Juta
-
Rocky Gerung Sebut Kritik Netizen Sebagai Alarm Demokrasi untuk Presiden Prabowo
-
Tetap Jalan Saat Libur Sekolah, Begini Skema Pembagian MBG Menurut BGN
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil dan Aura Kasih di Kasus BJB: Semua Kemungkinan Terbuka