Suara.com - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Rabu (12/3) mengecam langkah Israel yang terus memutuskan pasokan listrik dan makanan ke Jalur Gaza dan menilai tindakan tersebut sebagai "kejahatan perang."
Dalam pernyataannya, Hamas menyatakan, "Pemutusan listrik yang telah berlangsung lebih dari 16 bulan, ditambah dengan pengurangan suplai listrik ke instalasi desalinasi Deir al-Balah, merupakan tindakan yang dapat menyebabkan bencana kekeringan."
Hamas menuduh Israel mempergunakan air dan makanan sebagai instrumen perang terhadap warga sipil, yang dianggap bagian dari upaya sistematis untuk memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.
Pemerintah yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu juga dituduh menerapkan "hukuman kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap lebih dari dua juta penduduk Gaza.
Israel memutuskan total pasokan listrik ke Jalur Gaza pada Minggu (9/3) sebagai langkah terbaru untuk memperketat blokade, meskipun ada perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, mengecam tindakan Israel tersebut sebagai "peringatan genosida," menekankan pentingnya listrik untuk pasokan air bersih.
Selain itu, Israel juga memutuskan untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang memicu peringatan dari organisasi lokal dan hak asasi manusia bahwa kelaparan massal mungkin akan terjadi lagi.
Pada Selasa, juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, Mohammad Thabet, menyatakan bahwa Israel hanya menyediakan lima megawatt listrik ke Gaza sejak November lalu sebelum akhirnya memutus pasokan sepenuhnya.
Hamas menegaskan bahwa penutupan perbatasan Gaza serta pemblokiran pasokan makanan dan obat-obatan merupakan "pelanggaran berat" terhadap kesepakatan gencatan senjata dan hukum internasional.
Baca Juga: PM Palestina Desak Dunia: Hentikan Kekejaman Israel di Gaza! Bantuan Terblokir, Serangan Meningkat
Hamas mendesak PBB, organisasi kemanusiaan, dan negara-negara Arab untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan "kejahatan biadab ini," mencabut blokade, serta membawa para pemimpin Israel ke pengadilan internasional.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan Israel yang brutal di Gaza.
Serangan tersebut sempat dihentikan setelah gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada bulan Januari.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga dihadapkan pada gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilakukannya di wilayah tersebut.
Berita Terkait
-
Israel Dituduh Langgar Gencatan Senjata, 137 Warga Gaza Tewas dalam 10 Hari Terakhir!
-
Deal Rahasia AS-Ukraina Terungkap: Gencatan Senjata, Bantuan Intelijen, dan Kekayaan Mineral!
-
Harga Pangan Melonjak, Obat Menipis: Gaza Terancam Bencana Kemanusiaan Akibat Blokade Israel!
-
Zelensky Setuju Gencatan Senjata 30 Hari, Tapi Minta AS Bujuk Rusia!
-
PM Palestina Desak Dunia: Hentikan Kekejaman Israel di Gaza! Bantuan Terblokir, Serangan Meningkat
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?