Suara.com - Amerika Serikat menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bersatu mengecam perilaku kurang ajar Iran terkait program nuklirnya. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan tertutup mengenai Teheran pada Rabu.
Beberapa anggota Dewan meminta pertemuan tersebut untuk membahas laporan terbaru dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang menyebutkan bahwa Iran telah secara signifikan meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya hingga 60 persen, mendekati ambang batas 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat bom atom.
Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa program nuklir Iran merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, yang merupakan tanggung jawab Dewan Keamanan untuk melindunginya.
Washington menuduh Teheran terus secara mencolok menentang Dewan Keamanan PBB dan melanggar perlindungan IAEA.
"Dewan harus bersikap jelas dan bersatu dalam menyikapi dan mengutuk perilaku kurang ajar ini," ujar pernyataan AS, seraya menambahkan bahwa pemerintah AS akan melanjutkan strategi tekanan maksimum Trump untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Presiden Trump menyerukan kesepakatan nuklir baru dengan Iran, namun Teheran menolak selama sanksi masih diberlakukan.
Trump mengungkapkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang mendesak negosiasi dan memperingatkan kemungkinan tindakan militer jika Iran menolak.
Pemerintah Iran telah menerima surat tersebut, menurut laporan media Iran pada Rabu. Namun, Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir dan menyebut ancaman AS sebagai tidak bijaksana.
Ia juga menuduh tawaran perundingan Trump hanya bertujuan untuk "menipu opini publik dunia" dengan menampilkan AS sebagai pihak yang siap berunding, sementara Iran seolah menolak.
Sementara itu, di markas besar PBB di New York, Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki, membahas kemungkinan mengaktifkan mekanisme “snapback”, yang akan memungkinkan penerapan kembali sanksi internasional terhadap Teheran.
"Kami tegaskan bahwa kami akan mengambil langkah diplomatik apa pun untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, termasuk penggunaan snapback jika diperlukan," kata Kariuki kepada wartawan.
Inggris, Prancis, dan Jerman sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan pada Desember lalu, memperingatkan kemungkinan aktivasi mekanisme “snapback.”
Pada 2015, Iran mencapai kesepakatan penting mengenai program nuklirnya dengan Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat, yang menyerukan pengurangan sanksi yang menargetkan Teheran. Namun, pada 2018, selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut dan menerapkan kembali sanksi berat terhadap Iran.
Di sisi lain, China mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah perundingan nuklir tiga pihak dengan Rusia dan Iran pada akhir pekan ini, menunjukkan peran Beijing dalam dinamika diplomasi nuklir global.
Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dengan tegas menolak seruan perundingan dari Amerika Serikat pada Rabu (13/3). Pernyataan ini disampaikan pada hari yang sama ketika Teheran menerima surat dari Presiden AS Donald Trump yang disampaikan melalui penasihat presiden Uni Emirat Arab, Anwar Gargash, dalam kunjungannya ke Iran.
Berita Terkait
-
ICC Buru Netanyahu, ICJ Selidiki Genosida: Israel Kembali Putus Listrik Gaza Berpotensi Bencana Kesehatan
-
Trump Kirim Surat Rahasia ke Iran Lewat UEA! Apa Isinya?
-
8 Tahun Tanpa Ampun: Kisah Tragis Jaylin, Dipaksa Melompat di Trampolin hingga Tewas oleh Ayah Angkat
-
Penyiksaan, Pemerkosaan, dan Pelecehan: Kesaksian Warga Palestina Mengungkap Kekejaman di Tahanan Israel, PBB Bertindak
-
Eropa Siapkan "Jaminan Kredibel" untuk Ukraina: Tinggalkan Ketergantungan pada Amerika Serikat?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu