Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya lewat Komisi II sudah mendesak pemerintah agar mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025.
Hal itu bahkan sudah disampaikan Komisi II DPR lewat kepada KemenpanRB dan BKN.
"Dua hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat komisi 2 dengan KemenpanRB beberapa waktu yang lalu dan BKN, kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," kata Dasco di Kawasan Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
Sementara itu, Dasco menyampaikan, nantinya pemerintah akan segara memberikan kabar mengenai kepastian soal percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK.
"Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan dirinya bersama dan para menteri sedang mengurus persoalan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Hal itu dipastikannya ketika ditanya awak media terkait tanggapan kepala negara mengenai penundaan pengangkatan CPNS.
Prabowo juga memberikan gestur jempol saat menjawab pertanyaan tersebut.
"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo sembari mengangkat jempol tangan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Angkat Bicara Soal Penundaan CPNS: Lagi Diurus Semuanya!
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini mengaku sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal penundaan pengangkatan CPNS.
"Sudah dilaporkan ke presiden," kata Rini di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Saat ditanya mengenai tanggapan presiden soal pengangkatan CPNS, Rini tidak menjelaskan. Ia hanya menegaskan bahwa rapat siang ini membahas perihal Sekolah Rakyat.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan penyelesaian pengangkatan CASN 2024 itu memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.
"Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat, Rabu, 5 Maret 2025, yang lalu," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/3).
Rini mengatakan data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.
Berita Terkait
-
Dasco Desak Hukuman Berat untuk Eks Kapolres Ngada: Selain Pidana, Harus Dipecat
-
Ifan Seventeen Telat saat DPR Sidak ke Kantor PT Produksi Film Negara, Kondisi Memprihatinkan Ini Jadi Sorotan
-
Reaksi Dasco soal Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur: Bikin Semangat Puasa Kendor
-
DPR Sidak MinyaKita di Pasar Kramat Jati, Dasco dkk Malah Temukan Minyak Merek Lain Tak Sesuai Takaran
-
Penundaan CPNS: Prabowo Beri Sinyal Positif dengan Jempol!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru