Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama

Suara.com - Malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 di Jakarta dipastikan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas melarang penyelenggaraan pesta kembang api.

Keputusan Pramono Anung itu disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Larangan ini bukan sekadar pembatasan perayaan, melainkan sebuah empati mendalam terhadap saudara-saudari sebangsa yang tengah berduka akibat bencana alam di Sumatra.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Harlina, mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung. Menurutnya, keputusan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Ibu Kota untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian.

"Jakarta sebagai barometer nasional harus menunjukkan sikap peduli dan tidak berlebihan ketika wilayah lain sedang berduka," kata Wa Ode di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tepat yang mencerminkan solidaritas nasional, terutama mengingat kondisi pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pesan moral yang terkandung dalam larangan ini sangat kuat, mengingatkan akan pentingnya empati di tengah kemeriahan.

"Kami sepakat bahwa doa bersama di rumah atau lingkungan masing-masing jauh lebih bermakna untuk menyongsong tahun baru," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Selain aspek empati, Wa Ode juga menyoroti manfaat praktis dari kebijakan ini. Dengan memusatkan kegiatan perayaan di satu atau dua titik, potensi kerumunan yang tidak terkendali dapat diminimalkan, sekaligus mengurangi tumpukan sampah sisa perayaan yang kerap menjadi masalah di malam pergantian tahun.

Baca Juga: Peduli Sumatera, Gubernur Pramono Pastikan Tak Ada Perayaan Besar Malam Tahun Baru 2026

Hal itu juga berkontribusi pada efisiensi anggaran dan menjaga ketertiban umum.

Wa Ode berharap, masyarakat dapat memaknai malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih substantif dan bermanfaat, alih-alih sekadar hura-hura.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran terkait larangan ini, memastikan bahwa pihak swasta, khususnya pengelola tempat wisata dan hotel, turut patuh dan sejalan dengan semangat kesederhanaan yang diusung pemerintah provinsi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menegaskan keputusannya terkait absennya pesta kembang api.

"Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga tidak perlu ada. Jadi pakai (atraksi) drone saja cukup,” kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat (19/12).

Dengan demikian, langit Jakarta mungkin akan dihiasi oleh atraksi teknologi modern yang lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan suara bising, sebagai pengganti gemuruh kembang api.