Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan bahwa pihaknya akan menerapkan program bantuan sosial (bansos) yang akan diserahkan kepada masyarakat per 3 bulan.
Untuk itu, Gus Ipul mengaku mendatangi Gedung Merah Putih KPK dan bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta bantuan kepada KPK dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bansos yang diserahkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
“Untuk itulah 3 bulan terakhir ini, BPS diberi tugas oleh Presiden untuk mengkonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025).
Berdasarkan data dari BPS itulah, lanjut Gus Ipul, Kemensos akan menyerahkan bansos kepada masyarakat yang berhak dengan bepedoman pada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional.
“Kami mohon tadi kesediaan pimpinan KPK untuk bisa menindaklanjuti kerja sama yang selama ini sudah dilakukan, dan terus terang jujur kami sampaikan, dengan adanya kerja sama itu, kinerja Kementerian Sosial, khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat,” ujar Gus Ipul.
Mengenai program bansos per 3 bulan, Gus Ipul menjelaskan masyarakat yang membutuhkan akan menerima bansos pada triwulan pertama.
Namun, jika ada koreksi pada data tunggal sosial ekonomi nasional, bisa saja pihak yang dianggap tidak berhak akan berhenti mendapatkan bansos.
“Bisa jadi di triwulan pertama mendapatkan bantuan, tapi jika pada triwulan kedua ada koreksi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, mungkin juga nanti akhirnya tidak lagi mendapatkan bansos,” tandas Gus Ipul.
Benahi Sistem Penyaluran
Baca Juga: Lebih Dulu Adili Hasto, Dalih KPK Belum Tahan Pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah
Pemerintah saat ini sedang membenahi sistem penyaluran bantuan pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.
Gus Ipul sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah akan fokus memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar desil 1, desil 2 dan desil 3 pada DTSEN.
Selain itu, bansos juga diberikan juga kepada keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas bukan malah turun kelas.
"Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan," katanya.
DTSEN sendiri hingga kini masih dalam tahap finalisasi uji petik Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Ipul memastikan bahwa data kemiskinan di DTSEN lebih jelas dengan menggunakan sistem ranking.
Berita Terkait
-
Fraksi PDIP Ikut Setujui RUU TNI buat Disahkan jadi UU, Ini Alasannya!
-
Lebih Dulu Adili Hasto, Dalih KPK Belum Tahan Pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah
-
Ngaku Tak Tahu soal Mark Up Iklan di BJB, RK usai Rumah Digeledah KPK: Tak Ada Uang Kami Disita
-
Setuju RUU TNI Disahkan, tapi Fraksi Demokrat Ungkit Nama SBY soal Reformasi ABRI, Kenapa?
-
Hasil Autopsi 3 Polisi di Lampung Didor Tentara: 1 Tewas Peluru Tembus Dada, 2 Nyangkut di Kepala
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Kereta Panoramic Jadi Tren Wisata Baru, Jumlah Penumpang Tumbuh 38,6 Persen Sepanjang 2025
-
Wakapolri Tinjau Arus Balik Libur Nataru, Skema One Way hingga Contraflow Disiapkan
-
Proyek Pengendali Banjir Fatmawati Dimulai, Jalan H. Nawi Bakal Menyempit Selama Setahun
-
Begini Situasi Manggarai Sore Tadi, Tawuran Warga yang Bikin Rute Transjakarta Dialihkan
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis