Suara.com - Video yang memperlihatkan dua anggota DPRD Kota Medan nyaris baku hantam di toilet gedung dewan viral di media sosial (medsos).
Dilihat dari video yang diunggah akun instagram @medantau.id, Rabu (19/3/2025), terdengar keduanya saling memaki dengan kata-kata kasar.
"Kau jangan main-main sama aku ya," hardik salah seorang anggota DPRD Medan.
Satpam DPRD Medan terlihat melerai keributan antara dua wakil rakyat ini agar tidak semakin memanas, bahkan berujung saling baku hantam.
Dalam narasinya pengunggah video menyampaikan kalau keributan antara kedua anggota DPRD Medan ini terjadi di dalam toilet.
"Dua anggota DPRD Kota Medan saling maki dan hampir adu jotos di dalam toilet gedung DPRD Kota Medan," tulisnya.
Informasi diperoleh, kedua anggota DPRD Kota Medan yang berkelahi di toilet masing-masing bernama David Roni Ganda Sinaga dari Fraksi PDIP dan Dodi Robert Simangunsong dari Fraksi Partai Demokrat.
David Roni dan Dodi Robert merupakan anggota Komisi III DPRD Medan.
Lantas apa penyebab kedua oknum anggota DPRD Medan ini nyaris adu jotos?
Kepada awak media, Dodi Robert menyampaikan mengungkapkan pemicu perkelahian adalah kebiasaan David yang kerap memanggil nama staf komisi, Dodi Tambunan, dengan nada keras.
Ucapan David ini membuat Dody merasa namanya dipermainkan. Dirinya kemudian memberikan teguran kepada rekan sejawatnya tersebut.
"Cuma menegur dia aja bang, jangan panggil Dodi, kalau bisa Tambunan aja. Karena kalau manggil Dodi dengan nada keras kesannya (seperti) negur aku bang. Baru kali ini kami ketemu langsung pas di toilet lantai 3," katanya kepada wartawan.
Dodi yang bertemu dengan David di toilet lantai 3, langsung mengingatkannya soal panggilan yang dianggap mempermainkan namanya. Namun, peringatan tersebut berujung cekcok mulut hingga nyaris terjadi adu jotos.
"Aku menyayangkan, kenapa sekuriti DPRD Medan yang bertugas saat itu hanya memegangku. Sementara dia (David) tak dipegang sama sekuriti. Jadinya si David coba menendang dan hampir kena perutku," ucapnya.
Lebih lanjut, Dodi mengklarifikasi bahwa peristiwa itu, tidak ada kaitannya dengan Komisi III DPRD Kota Medan, melainkan persoalan pribadi dirinya dengan David.
Berita Terkait
-
5 Sindiran Politik Tajam Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' yang Viral
-
Prabowo Komentari Podcast di Sosial Media: Banyak Pakar Bicara Asal
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
4 Fakta Buba Tea Bali yang Viral Jual Matcha Infus, Harga Mulai Rp190 Ribu
-
Viral karena Dihujat, Patung Macan Putih Kediri Kini Jadi Magnet Wisata Dadakan!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak