Suara.com - Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah mencapai lebih dari 50.000 orang, menurut pernyataan otoritas kesehatan setempat pada Minggu (23/3).
Dalam 24 jam terakhir, 41 jenazah dan 61 korban luka telah dibawa ke berbagai rumah sakit di seluruh Gaza, sehingga total korban tewas kini menjadi 50.021 orang, dengan 113.274 lainnya mengalami cedera sejak pertempuran dimulai pada awal Oktober 2023.
Sejak dimulainya serangan udara Israel yang baru pada 18 Maret, setidaknya 673 orang telah tewas dan 1.233 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan.
Pada hari yang sama, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA) memperingatkan bahwa blokade bantuan yang diterapkan oleh Israel selama tiga minggu telah memperburuk krisis kelaparan.
UNRWA menekankan bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk bertahan hidup, dan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan penyakit akibat bantuan yang terhambat.
"Tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar. Pengepungan saat ini lebih ketat dibandingkan dengan fase awal perang," kata UNRWA di platform media sosial X.
Badan PBB tersebut menyoroti bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk kelangsungan hidup mereka, dengan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan ancaman kesehatan seiring dengan penghalangan bantuan.
Dalam pernyataan yang dibuat untuk memperingati Hari Air Sedunia pada 22 Maret, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk Israel karena menggunakan akses air sebagai alat penyiksaan dan pengungsian, serta menuduh bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk merusak pembangunan dan memperkuat pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Israel menghentikan semua pasokan yang masuk ke Gaza pada 2 Maret dengan alasan keamanan.
Baca Juga: PBB Meradang: Keselamatan Staf Terancam, Bantuan ke Gaza Diblokir Israel
Abbas juga menyerukan agar gencatan senjata, akses bantuan tanpa batas, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza segera diterapkan, sambil mengharapkan dukungan global untuk mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Israel akui 13 pemukiman baru di Tepi Barat
Kementerian Luar Negeri Palestina pada Minggu (23/3) mengecam keras keputusan Israel yang mengakui lebih dari selusin permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.
Keputusan tersebut meningkatkan status lingkungan yang ada menjadi permukiman independen, yang dinilai Palestina sebagai bentuk pelecehan terhadap legitimasi internasional.
Dalam pernyataan resminya, Kemenlu Otoritas Palestina menyebut langkah Israel itu sebagai pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya, merujuk pada hukum internasional yang menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal.
Tepi Barat, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967, saat ini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina dan hampir 500.000 warga Israel.
Berita Terkait
-
Israel Akan Bangun Bandara Internasional Baru di Dekat Perbatasan Gaza
-
Palestina Kecam Keputusan Israel Akui 13 Permukiman Baru di Tepi Barat
-
Massa Gelar Aksi Bela Palestina, Serukan Boikot Penjualan Produk-produk Israel
-
Israel Sebarkan Hoax? Mesir Tegas soal Rekonstruksi Gaza, Tolak Relokasi Warga Palestina ke Sinai
-
PBB Meradang: Keselamatan Staf Terancam, Bantuan ke Gaza Diblokir Israel
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka