"Situasi Sangat Genting", Pengungsi Palestina di Tepi Barat Terlantar Akibat Operasi Israel

Suara.com - Doctors Without Borders (MSF) mengecam pada hari Senin situasi "sangat genting" yang dialami warga Palestina yang mengungsi akibat operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 40.000 penduduk telah mengungsi sejak 21 Januari, ketika tentara Israel melancarkan operasi yang menargetkan kelompok bersenjata Palestina di wilayah utara.

Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak 1967, merupakan rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina serta hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di pemukiman yang ilegal menurut hukum internasional.

Operasi Israel dimulai dua hari setelah perjanjian gencatan senjata mulai berlaku di Jalur Gaza antara militer Israel dan penguasa Hamas di wilayah Palestina.

Situasi warga Palestina yang mengungsi "sangat genting", kata MSF, yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Warga Palestina tidak memiliki tempat tinggal yang layak, layanan penting, dan akses ke layanan kesehatan," AFP mengutip pernyataan LSM tersebut.

"Situasi kesehatan mental mengkhawatirkan."

Dalam sebuah pernyataan kepada AFP, militer Israel (IDF) mengatakan bahwa mereka telah beroperasi "melawan semua organisasi teroris, termasuk Hamas, dalam realitas keamanan yang kompleks".

"IDF mematuhi hukum internasional dan mengambil tindakan pencegahan yang layak untuk mengurangi kerugian bagi individu yang tidak terlibat," kata pernyataan itu.

Baca Juga: PBB Meradang: Keselamatan Staf Terancam, Bantuan ke Gaza Diblokir Israel

MSF mengatakan skala pemindahan paksa dan penghancuran kamp "belum pernah terlihat dalam beberapa dekade" di Tepi Barat.

"Orang-orang tidak dapat kembali ke rumah mereka karena pasukan Israel telah memblokir akses ke kamp-kamp, menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur," kata Direktur Operasi MSF Brice de la Vingne.

"Israel harus menghentikan ini, dan respons kemanusiaan perlu ditingkatkan."

Dijuluki "Tembok Besi", operasi Israel terutama menargetkan tiga kamp pengungsi -- Jenin, Tulkarem dan Nur Shams -- dan menteri pertahanan Israel Katz mengatakan pada bulan Februari bahwa operasi itu akan berlangsung beberapa bulan.

Anak-anak Gaza kelaparan

UNRWA menekankan bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk bertahan hidup, dan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan penyakit akibat bantuan yang terhambat.

"Tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar. Pengepungan saat ini lebih ketat dibandingkan dengan fase awal perang," kata UNRWA di platform media sosial X.

Badan PBB tersebut menyoroti bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk kelangsungan hidup mereka, dengan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan ancaman kesehatan seiring dengan penghalangan bantuan.

Dalam pernyataan yang dibuat untuk memperingati Hari Air Sedunia pada 22 Maret, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk Israel karena menggunakan akses air sebagai alat penyiksaan dan pengungsian, serta menuduh bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk merusak pembangunan dan memperkuat pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Israel menghentikan semua pasokan yang masuk ke Gaza pada 2 Maret dengan alasan keamanan.

Abbas juga menyerukan agar gencatan senjata, akses bantuan tanpa batas, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza segera diterapkan, sambil mengharapkan dukungan global untuk mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Israel akui 13 pemukiman baru di Tepi Barat

Kementerian Luar Negeri Palestina pada Minggu (23/3) mengecam keras keputusan Israel yang mengakui lebih dari selusin permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.

Keputusan tersebut meningkatkan status lingkungan yang ada menjadi permukiman independen, yang dinilai Palestina sebagai bentuk pelecehan terhadap legitimasi internasional.

Dalam pernyataan resminya, Kemenlu Otoritas Palestina menyebut langkah Israel itu sebagai pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya, merujuk pada hukum internasional yang menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal.

Tepi Barat, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967, saat ini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina dan hampir 500.000 warga Israel.

Kehadiran permukiman ini telah lama menjadi sumber ketegangan, karena Palestina memandangnya sebagai penghalang bagi pendirian negara merdeka di masa depan.