"Kami melakukan wawancara satu per satu untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki keahlian di bidangnya, tetapi juga memiliki dedikasi dalam mengabdi kepada negara," lanjutnya.
Berikut susunan kepengurusan BPI Danantara:
Kepala BPI Danantara/CEO:
- Rosan Perkasa Roeslani
Direktur Holding Operasional/COO:
- Dony Oskaria
Direktur Holding Investasi/CIO:
- Pandu Patria Sjahrir
Dewan Pengawas:
- Erick Thohir
- Muliaman D Hadad
- Para Menteri Koordinator
- Prasetyo Hadi
- Sri Mulyani Indrawati
Dewan Pengarah:
- Joko Widodo (Jokowi)
- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- Mantan Wakil Presiden
- Ray Dalio
- Helman Sitohang
- Jeffrey Sachs
- F Chapman Taylor
- Thaksin Shinawatra
Komite Pengawasan dan Akuntabilitas:
- Ketua PPATK
- Ketua KPK
- Ketua BPK
- Ketua BPKP
- Kapolri
- Jaksa Agung
Managing Director:
- Managing Director Legal: Robertus Bilitea
- Managing Director Risk and Sustainability: Lieng Seng Wee
- Managing Director Finance: Arief Budiman
- Managing Director Treasury: Ali Setiawan
- Managing Director Global Relation and Governance: Mohammad Al Arief
- Managing Director Stakeholder Management: Rohan Hafas
- Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat
- Managing Director Human Resource: Sanjay Bharwani
- Managing Director/Chief Economist: Reza Siregar
- Managing Director Head of Office: Ivy Santoso
- Risk Committee: John Prasetio
- Investment and Portfolio Committee: Yup Kim
Kehadiran Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam struktur Dewan Pengarah Danantara menjadi perhatian publik. Menurut Rosan, keputusan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kami meminta dan Alhamdulillah saat ini sudah disetujui, ada Bapak Joko Widodo (Jokowi) dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Dewan Pengarah," ujar Rosan.
Ia menambahkan, pengalaman keduanya selama masing-masing 10 tahun memimpin Indonesia akan memberikan kontribusi positif bagi BPI Danantara.
"Dengan pengalaman mereka memimpin negara selama satu dekade, tentunya akan memberikan kontribusi besar terhadap arah pengelolaan investasi di BPI Danantara ke depannya," katanya.
Berita Terkait
-
BUMN-BUMN Tak Lagi Cuan dari Bisnis Hotel, Semua Dipegang InJourney
-
BUMN Ramai-ramai Gagal Bayar: Salah Kelola atau Ada 'Sesuatu'?
-
BUMN Punya Hotel dan Apartemen Disorot, Masih Relevankah untuk Negara?
-
Kejanggalan di Laporan Keuangan PT Pos, Ada Penyesuaian Hingga Rp9 Triliun
-
Danantara Asset Management Siap Bawa Eks BRI MI Jadi Perusahaan Investasi Berdaya Saing
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji