"Kami melakukan wawancara satu per satu untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki keahlian di bidangnya, tetapi juga memiliki dedikasi dalam mengabdi kepada negara," lanjutnya.
Berikut susunan kepengurusan BPI Danantara:
Kepala BPI Danantara/CEO:
- Rosan Perkasa Roeslani
Direktur Holding Operasional/COO:
- Dony Oskaria
Direktur Holding Investasi/CIO:
- Pandu Patria Sjahrir
Dewan Pengawas:
- Erick Thohir
- Muliaman D Hadad
- Para Menteri Koordinator
- Prasetyo Hadi
- Sri Mulyani Indrawati
Dewan Pengarah:
- Joko Widodo (Jokowi)
- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- Mantan Wakil Presiden
- Ray Dalio
- Helman Sitohang
- Jeffrey Sachs
- F Chapman Taylor
- Thaksin Shinawatra
Komite Pengawasan dan Akuntabilitas:
- Ketua PPATK
- Ketua KPK
- Ketua BPK
- Ketua BPKP
- Kapolri
- Jaksa Agung
Managing Director:
- Managing Director Legal: Robertus Bilitea
- Managing Director Risk and Sustainability: Lieng Seng Wee
- Managing Director Finance: Arief Budiman
- Managing Director Treasury: Ali Setiawan
- Managing Director Global Relation and Governance: Mohammad Al Arief
- Managing Director Stakeholder Management: Rohan Hafas
- Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat
- Managing Director Human Resource: Sanjay Bharwani
- Managing Director/Chief Economist: Reza Siregar
- Managing Director Head of Office: Ivy Santoso
- Risk Committee: John Prasetio
- Investment and Portfolio Committee: Yup Kim
Kehadiran Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam struktur Dewan Pengarah Danantara menjadi perhatian publik. Menurut Rosan, keputusan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kami meminta dan Alhamdulillah saat ini sudah disetujui, ada Bapak Joko Widodo (Jokowi) dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Dewan Pengarah," ujar Rosan.
Ia menambahkan, pengalaman keduanya selama masing-masing 10 tahun memimpin Indonesia akan memberikan kontribusi positif bagi BPI Danantara.
"Dengan pengalaman mereka memimpin negara selama satu dekade, tentunya akan memberikan kontribusi besar terhadap arah pengelolaan investasi di BPI Danantara ke depannya," katanya.
Berita Terkait
-
GAPKI: Jika Danantara Pegang Ekspor Sawit, Kewajiban Minyakita Bisa Dialihkan
-
Ekspor Sawit Terancam Mandek, Pengusaha Wanti-wanti Layanan DSI
-
BI Rate Naik ke 5,75 Persen, CEO Danantara Minta Penyaluran Kredit Tetap Terjaga
-
Kursi Dirut PLN Digoyang Isu Reshuffle, Danantara Beri Sinyal RUPSLB Digelar!
-
Mulai Pamer Kinerja, Dony Oskaria Ungkap BUMN Ini Laba Bersihnya Tumbuh 380%
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?