Suara.com - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, terima laporan bahwa 99 persen mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Lombok lebih pilih bekerja di luar negeri.
Ni Luh tak permasalahkan keinginan tersebut, justru menurutnya mahasiswa Poltekpar Lombok memang punya peluang besar untuk bekerja di luar negeri.
Namun demikian, Ni Luh juga menekankan pentingnya kesiapan bahasa asing, perizinan, dan perlindungan tenaga kerja sebelum berangkar ke luar negeri.
“Tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Poltekpar jika 99 persen mahasiswa berkeinginan untuk berkarir di luar negeri, ini sebuah peluang yang baik," ujar Ni Luh dalam acara Sharing Session Bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Poltekpar Lombok, Rabu (26/3/2025).
Kendati begitu, Ni Luh berpesan kepada para mahasiswa untuk tetap berencana kembali ke Tanah Air untuk membuka lapangan kerja.
"Ketika pengalaman sudah dirasa cukup, segera kembali ke tanah air untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, itu yang saya harapkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ni Luh melihat ada serangkaian tantangan yang perlu dihadapi dalam penyerapan lulusan Poltekpar Lombok untuk bekerja ke luar negeri. Seperti, kendala finansial dalam pengurusan dokumen awal, kemampuan bahasa asing yang masih perlu ditingkatkan, pengurusan izin yang masih dirasa cukup kompleks, hingga masalah perizinan lain termasuk keluarga.
Dia mengingatkan kepada para mahasiswa penting untuk mencari informasi tentang cara bekerja ke luar negeri secara legal, terutama yang berkaitan dengan perlindungan optimal dari pemerintah.
Poltekpar Lombok diketahui menerapkan kurikulum yang telah berbasis pada standar ASEAN dengan sertifikasi kompetensi BNSP serta pengalaman praktik yang intensif melalui Teaching Industry Learning Centre dan magang di perusahaan atau industri selama 6 bulan hingga 1 tahun.
Baca Juga: #KaburAjaDulu Artinya Apa? Tren Muncul Atas Kekecewaan Kondisi Indonesia
Berdasarkan hasil Tracer Study 2024, rata-rata masa tunggu lulusan Poltekpar Lombok untuk mendapatkan pekerjaan berkisar 3,5 bulan. Dari total lulusan tiga tahun terakhir, sebanyak 7 persen alumni berhasil terserap ke pasar di luar negeri.
Animo masuk Poltekpar Lombok juga tergolong cukup tinggi, tercatat ada sebanyak 927 pendaftar untuk kuota 360 mahasiswa baru pada 2024.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menambahkan, data dari kementeriannya juga tercatat kalau pada 2024, jumlah pekerja migran yang ditempatkan pada sektor hospilatily mencapai 23.152 orang, atau 4,02 persen dari total 297.434 target penempatan.
“Ke depan peluang kerja sektor hospitality di luar negeri akan semakin terbuka dan berkembang. Sehingga penting untuk meningkatkan nilai dan daya saing pekerja migran Indonesia,” ujar Christina.
Serupa dengan pernyataan Ni Luh, Christina juga mengingatkan mahasiswa untuk berhati-hati terhadap lowongan kerja luar negeri ilegal. Ia mendorong mahasiswa memverifikasi informasi melalui BP3MI NTB dan kanal resmi KemenP2MI.
“Kami minta adik-adik (Poltekpar) begitu melihat satu iklan, jangan langsung percaya, verifikasi informasinya. Kami punya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, bisa menjadi sumber untuk mengecek informasi," katanya.
Berita Terkait
-
ASN Lombok Utara Diduga Jadi Korban Pemerasan Polisi, Arie Kriting Buka Suara
-
Arie Kriting Soroti Kasus Kematian ASN Lombok Utara yang Diduga Jadi Korban Pemerasan Polisi
-
Pocari Sweat Run Lombok 2025, Kesempatan Lari di Atas Aspal Sirkuit Terbaik di Dunia
-
Deretan Potret Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Pakai Baju Adat, Dibilang Cocok Masuk Buku Atlas
-
#KaburAjaDulu Artinya Apa? Tren Muncul Atas Kekecewaan Kondisi Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu