Mengenai sumber pendanaan, pria yang karib disapa Gus Ipul itu menegaskan bahwa program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sarana prasarana nanti yang membangun adalah PU, bukan Kementerian Sosial," katanya.
Dalam tahap awal, pembangunan sekolah akan lebih banyak memanfaatkan bangunan yang sudah ada dengan tambahan renovasi dan perluasan ruangan.
Selanjutnya pada tahun 2025, beberapa titik akan mulai dibangun sekolah baru sesuai prototipe yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang, kata Gus Ipul menambahkan.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.
Prabowo Panggil Semua Menteri
Sejumlah menteri, seperti Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar.
"Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada," kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Muhaimin atau akrab disapa Gus Imin menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah yang nantinya akan menyediakan lahan maupun bangunan untuk direnovasi menjadi Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Rekrut Guru untuk Sekolah Rakyat
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan para kepala daerah juga telah mengajukan lokasi untuk dijadikan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sejumlah hal yang akan dilaporkan pada Presiden Prabowo, yakni kesiapan sarana dan prasarana, hingga rekrutmen guru dan siswa.
Saifullah mengatakan bahwa usulan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terus meningkat dan hingga kini terdapat lebih dari 200 sekolah.
"Baik itu berupa bangunan, maupun berupa lahan kosong. Yang sekarang terus kita assesment dari semua yang sudah kita catat, itu ada 53 (sekolah) yang siap ya. Yang sebagian besar memang asetnya Kementerian Sosial," kata Saifullah.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (21/3), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama pada tahun 2025 yang diperuntukkan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov
-
Laras Faizati Divonis Bersalah Tapi Bebas, Bivitri: Ini Bukan Putusan Demokratis
-
Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?
-
Soal Vonis Laras Faizati, Ketua Komisi III DPR Sebut Bukti Manfaat Nyata KUHP dan KUHAP Baru
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi
-
Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Tak Langgar Prosedur, Pemprov: Itu Berdiri di Atas Tanah Kita
-
KPA: Konflik Agraria Naik 15 Persen di Tahun Pertama Prabowo, Kekerasan Aparat Melonjak
-
OPM Tembaki Pesawat Hercules, Wapres Gibran Batal ke Yahukimo dan Balik ke Jakarta
-
Buntut Kasus Aurelie Moeremans, Komisi XIII DPR Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas 'Child Grooming'