Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa guru yang bakal mengajar di Sekolah Rakyat berstatus Aparat Sipil Negara atau ASN.
Kepastian tersebut disampaikan setelah melepas peserta Mudik Gratis PKB 2025, di halaman DPP PKB, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
"Ya, gurunya ASN, atau setidaknya PPPK," kata Muhaimin, di Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Pada tahun ajaran saat ini, ada sekitar 52 Sekolah Rakyat yang telah memulai kegiatan belajar-mengajar.
"Sekolah Rakyat sedang pematangan, InsyaAllah yang sudah hampir start tahun ajaran ini, 52 sekolah," ungkapnya.
Adapun, 52 Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi pada tahun ajaran baru saat ini, bakal tersebar di wilayah Pulau Jawa.
"Jawa sih masih. Merata di Jawa," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025)
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Rekrut Guru untuk Sekolah Rakyat
Dari jumlah tersebut, tercatat 53 unit yang siap digunakan. Sebagian besar merupakan aset milik Kemensos. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.
"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.
Dari sisi tenaga pendidik, perencanaan perekrutan guru telah difinalkan, dengan Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sementara itu, kurikulum telah dirancang dengan matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dan Kemendikdasmen.
Untuk pendataan siswa, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem di lokasi yang menjadi target pendirian Sekolah Rakyat.
Menurut Mensos, data ini akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah siswa yang akan bersekolah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Review Drama Love Designer, Kisah Cinta Seorang Designer dan Bos E-Commerce
-
Lampung Bersiap Transformasi dari Lumbung Mentah Jadi Raksasa Hilirisasi Pangan Nasional
-
Perkara Harga Minyak Dunia Naik, Rupiah Nyaris ke Level Rp18.000 Lagi
-
Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan
-
Kucing-kucingan dengan Media! Eks Jampidsus Febrie Dicecar Tim 9 Kejagung Soal Timbunan Emas 74 Kg
-
Review Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan: Tujuh Kisah Tentang Sepi dan Kehilangan
-
Pangeran Arab Saudi Ditemukan Meninggal Dunia di London, Darahnya Mengandung Miras dan Narkoba
-
Rizal Fadillah Bongkar Peran Pratikno di Balik Ijazah Jokowi: Penentu Sejak Rektor
-
Indosat Optimalkan Spektrum 700 MHz Perluas Jaringan 5G, Sinyal Indoor dan Fokus Wilayah Terpencil
-
Retorika Londo Ireng Prabowo Berisiko Ancam Kebebasan Pers dan Ruang Kritik