Suara.com - Kehadiran Sekolah Rakyat (SR) dipastikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari kelompok tidak mampu. Pemerintah memastikan kalau program Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi melengkapi dan memperluas akses pendidikan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh menjelaskan kalau salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat ialah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” jelas Nuh kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).
Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.
Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus melancarkan distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan, memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial yang tinggi, sehingga mereka bisa memahami kondisi siswa dan mendukung mereka secara optimal,” ungkap Nuh.
Agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Menurut Nuh, matrikulasi penting dilakukan untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik.
Sementara itu, guru yang terpilih akan menjalani pelatihan khusus dengan fokus pada social empathy, sehingga mereka mampu mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami kebutuhan anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang sosial.
Baca Juga: Klaim Sekolah Rakyat Tak Dibedakan dengan Punya Pemerintah Lainnya, Gus Ipul: Kami Keroyokan
Tak Serobot Murid dari Sekolah yang Ada
M Nuh juga menjelaskan, Program Sekolah Rakyat tidak akan mengambil jatah murid dari sekolah umum yang sudah ada.
"Kita tidak ingin saling meniadakan dengan sekolah yang existing (sudah ada) karena dikhawatirkan kehadiran sekolah rakyat bisa menggeser atau mengambil jatah murid sekolah sudah ada. Kita tidak ingin itu, tapi saling melengkapi sehingga tidak perlu ada kekhawatiran ini menggusur atau mengambil alih murid dari sekolah yang sudah ada," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa.
Nuh menjelaskan, saat ini Kemensos bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang memetakan kemiskinan di 53 titik sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang atau sekitar Bulan Juli 2025.
"Kita sedang memetakan di sekitar lokasi titik tadi itu, berapa jumlah total kemiskinan sesuai dengan strata usianya. Kalau usia SD banyak, tentu juga nanti akan didirikan SD, dan pastinya untuk (menyasar) yang tidak sekolah," ujar dia.
Nuh memaparkan berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK), anak-anak yang sekolah SMA masih 80 persen, yang artinya masih ada 20 persen anak yang belum dapat melanjutkan sekolah hingga ke jenjang SMA, sehingga kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak miskin dan miskin ekstrem untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
Berita Terkait
-
Klaim Sekolah Rakyat Tak Dibedakan dengan Punya Pemerintah Lainnya, Gus Ipul: Kami Keroyokan
-
53 Sekolah Rakyat Disebut Siap Diresmikan Tahun Ini, Sebagian Besar Aset Kemensos
-
Dari Volkschool ke Sekolah Prabowo: Sejarah Panjang Sekolah Rakyat di Indonesia
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
Terkini
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi
-
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh Gebrak di Jakarta Peringati Hari HAM Sedunia
-
Moncong Truk Trailer Ringsek 'Cium' Separator Busway Daan Mogot, Jalur TransJakarta Sempat Tertutup
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!