Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti menyebut pihaknya yang akan melakukan rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menginstruksikannya untuk melakukan perekrutan.
Meski demikian, ia menyebut teknis perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat masih dalam tahap pembahasan.
"Nanti masih kita bicarakan lagi, tapi kemarin sudah ada penugasan dari Pak Presiden untuk rekrutmen dosennya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar Mu'ti di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Ia menyebut pembahasan soal ini akan dilaksanakan usai lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Bahasannya mencakup proses rekrutmen yang bisa saja dilakukan lewat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Lalu pihaknya juga akan menentukan berapa jumlah guru yang dibutuhkan untuk program Sekolah Rakyat ini.
"Nanti jumlahnya berapa, mereka dari unsur mana, kita akan bahas lebih lanjut setelah nanti Idulfitri," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, dimana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.
Baca Juga: PGRI Ungkap Tidak Dilibatkan Dalam Proses Seleksi Guru Sekolah Rakyat
"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.
Dua Opsi Penempatan Guru Sekolah Rakyat
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan ada dua opsi untuk menempatkan guru di Sekolah Rakyat, yakni guru tersebut bisa ditempatkan lewat penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.
"Dua opsi itu yang masih dimatangkan," kata Gus Ipul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia menuturkan, perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final, dan satuan tugasnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Selain itu, dia memastikan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekah lainnya tidak akan ada kesenjangan, sebab pengelolaannya juga bekerja sama dengan kementerian lain.
Berita Terkait
-
PGRI Ungkap Tidak Dilibatkan Dalam Proses Seleksi Guru Sekolah Rakyat
-
Bukan Pengganti, Tapi Penyelamat: M Nuh Jelaskan Sekolah Rakyat untuk Perluas Akses Pendidikan
-
Klaim Sekolah Rakyat Tak Dibedakan dengan Punya Pemerintah Lainnya, Gus Ipul: Kami Keroyokan
-
53 Sekolah Rakyat Disebut Siap Diresmikan Tahun Ini, Sebagian Besar Aset Kemensos
-
Dari Volkschool ke Sekolah Prabowo: Sejarah Panjang Sekolah Rakyat di Indonesia
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan