Koordinator bidang kesejahteraan rakyat DPR ini juga menyerukan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos. Transparansi penerima bantuan juga diharapkan dapat terjaga melalui platform yang dapat diakses publik.
“Di masa reses DPR, para anggota dewan diharapkan dapat intens memantau penyaluran bantuan sosial di wilayah mereka masing-masing,” imbuhnya.
Cucun menambahkan bahwa DPR akan memainkan peran aktif dalam pengawasan distribusi bansos agar benar-benar efektif dan mencapai tujuan peningkatan daya beli masyarakat.
“Pastikan juga bahwa bansos diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, termasuk mereka yang saat ini mungkin mengungsi akibat bencana,” papar Cucun.
Ia juga menekankan perlunya kerja keras dan kredibilitas dari pemerintah daerah dalam mendistribusikan bansos dan mendorong sanksi bagi yang terlambat atau terbukti curang.
"Komitmen ini harus kita dukung untuk memastikan keberhasilan penyaluran bansos yang efisien dan tepat guna,” pungkas Cucun.
Selain PKH dan BPNT, bansos lain seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga akan diterima oleh masyarakat yang layak di bulan Maret ini.
Ini termasuk Bansos beras 10 Kg dan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang juga dicairkan secara bertahap.
Cucun berharap setiap kepala daerah mengawal penyaluran bansos ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga: Kabar Gembira Jakarta! Bansos KLJ, KPDJ, KAJ Cair, Cek Apakah Anda Termasuk Penerima
“Kami di DPR akan terus mengawasi agar bantuan sosial ini sampai ke tangan yang membutuhkan,” tutup Cucun.
Tag
Berita Terkait
-
Kabar Gembira Jakarta! Bansos KLJ, KPDJ, KAJ Cair, Cek Apakah Anda Termasuk Penerima
-
Penyaluran Bansos Sembako dan PKH Triwulan I 2025 di Mataram Tembus 53.275 KPM
-
CEK FAKTA: Puan Maharani Ditangkap KPK, Megawati Pingsan!
-
DPR Sebut Pasal Penghinaan Presiden Dalam RUU KUHAP Bisa Diselesaikan Lewat Restorative Justice
-
Sejarah Gedung DPR, Dibangun Pakai Uang Siapa?
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya