Suara.com - Gelombang protes publik atas pengesahan Revisi Undang Undang (RUU) TNI di DPR terus bergulir. Bahkan, aksi demonstrasi penolakan terhadap UU digelar oleh koalisi masyarakat sipil nyaris di seluruh daerah Indonesia. Menariknya, aksi protes terhadap UU TNI itu tidak hanya terjadi dengan cara turun langsung ke jalan.
Kekinian muncul gerakan @lawandarikantor di media sosial yang disebut-sebut sebagai wadah perlawanan kaum pekerja atau orang kantoran.
Dilihat Suara.com pada Senin (28/3/2025) berdasar keterangan di bio akun Instagram, @lawandarikantor, gerakan ini sebagai wadah untuk pengumpulan dana dari pekerja kantoran yang mendukung gerakan politik jalanan.
Berdasar salah satu unggahannya, gerakan #lawandarikantor ini gerakan ini muncul saat ramai seruan demonstrasi #IndonesiaGelap, beberapa waktu lalu.
"Memfasilitasi bapak dan ibu yang resah sama masa depan politik dan hak hidup anak2nya kelak. Lawan sebisanya, lawan dari mana saja! #lawandarikantor," tulis bio akun @lawandarikantor.
Sejak muncuat ke publik, admin akun @lawandarikantor juga tampak getol mengunggah video-video atau informasi terkait demonstrasi tolak UU TNI yang kekinian makin masif.
Demi mendukung perlawanan para demonstran, akun ini juga mengunggah konten berisi seruan kepada para pekerja untuk mengenakan baju hitam saat bekerja di kantor. Pakaian baju hitam itu disebut sebagai aksi perlawanan dari kalangan orang kantoran untuk menolak UU TNI.
"Pakai baju hitammu ke kantor hari ini, besok sampai TNI kembali ke barak," demikian unggahan akun tersebut pada 20 Maret 2025.
Akun tersebut juga memaparkan hasil donasi yang dikumpulkan untuk demonstrasi tolak pengesahan RUU TNI itu. Tercatat, berdasar uang donasi yang dikumpulkan lewat rekening sejak 19 hingga 24 Maret itu mencapai Rp5.035.00.
Baca Juga: Turun ke Jalan Bareng Mahasiswa, Demo Emak-emak Tolak UU TNI: Kami Tak Ingin Orba Kembali!
"Laporan pertangggungjawaban @lawandarikantor Per Maret 2025," tulisnya.
Mereka juga membeberkan pengeluaran dari hasil donasi yang dihimpun untuk keperluan para demonstran. Terbesar pengeluaran itu ditunjukan untuk keperluan medis sebesar Rp5.325.000. Lalu logistik sebesar Rp3.500.000 dan dapur umum Rp1,6 juta.
Kemudian pengobatan Rp1 juta, peralatan Rp1 juta, konsumsi Rp400 ribu, pendampingan hukum Rp400 ribu dan biaya bank Rp12.500.
"Total pengeluaran untuk #kawandijalan Rp13.237.500," beber akun itu.
Dijelaskan juga soal total saldo donasi dari gerakan #lawandarikantor. Tercatat saldo #lawandarikantor tertanggal 22 Februari 2025 Rp34.760.360.
Tertulis juga jika penerimaan dari donator yang disebut sebagai #kawandikantor sebesar Rp5.035.000. Total pengeluaran untuk para demonstrasn yang disebut #kawandijalan dari 24-25 Maret mencapai Rp13.237.500.
Berita Terkait
-
Turun ke Jalan Bareng Mahasiswa, Demo Emak-emak Tolak UU TNI: Kami Tak Ingin Orba Kembali!
-
Ngeri! Jejak Represif Polisi saat Demo Tolak UU TNI di DPR: Cegat Ambulans hingga Gebuk Paramedis!
-
KSAD Maruli Ungkap Nasib 2 Prajurit Penembak Mati 3 Polisi di Lampung: Kemungkinan Dipecat!
-
Tugas Baru TNI di Ranah Siber Demi Memata-matai Sipil? Begini Kata Kemhan
-
Viral! Kepergok Menyusup Massa Pendemo Tolak UU TNI di DPR, Pria Diduga Intel Keluarkan Pistol
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua