Suara.com - Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farhan menilai momentum pascahari raya bisa dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia menilai bahwa menteri-menteri yang tidak memiliki performa baik dan berkinerja kurang bagus dalam kabinet bisa saja diganti.
"Reshuffle kabinet mungkin saja dilakukan setelah lebaran. Sejumlah menteri yang performa nya kurang bagus bisa saja di-reshuffle," kata Yusak kepada Suara.com.
Yusak berpandangan bahwa Prabowo perlu mengevaluasi pos-pos kementerian yang menyangkut bidang perekonomian bila memang reshuffle dilakukan.
Pos-pos kementerian yang dimaksud, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata.
"Merosotnya IHSG, melemahnya rupiah dan potensi menurunnya perputaran uang pada lebaran 2025 atau lesunya ekonomi lebaran patut menjadi perhatian presiden atas kinerja sektor ekonomi," kata Yusak.
Kendati Kementerian ESDM dinilai perlu dilakukan evaluasi, Yusak ragu Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
"Khusus Menteri ESDM, saya ragu Presiden Prabowo berani mereshuffle Bahlil. Prabowo sangat mengandalkan dukungan Golkar, sementara Golkar kerap pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo. Ini yang membuat posisi Bahlil sebagai ketum Golkar sangat seksi, apalagi ada bayang-bayang Jokowi," kata Yusak.
Selain pos-pos kementerian bidang perekonomian, pos lainnyang patut dievaluasi Prabowo adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Baca Juga: Menunggu Reshuffle Usai Lebaran, Pengamat Bongkar Pos Paling Mungkin Dievaluasi
"Saya kira juga layak dievaluasi," kata Yusak.
Yusak memaparkan mengapa PCO perlu dievaluasi. Salah satu sebabnya, kinerja para juru bicara yang bernaung di bawah Kantor Komunikasi Kepresidenan.
"Sejak awal bekerja, jubir-jubir presiden ini belum menunjukkan performa kinerja yang bagus dan sering membuat blunder dengan pola komunikasi publik yang buruk. Akibatnya, Presiden Prabowo yang dirugikan," kata Yusak.
Yusak mengatakan PCO merupakan ujung tombak komunikasi strategis pemerintahan. Mestinya, PCO bisa memahami dengan baik anatomi sosiologis masyarakat.
"Jangan sampai membuat blunder terus," kata Yusak.
Perlu Keberanian
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia