Mengenal Masjid Al Jabbar Karya Ridwan Kamil, Utang Pembangunannya Dibongkar Dedi Mulyadi

- Tidak makan dan minum di area masjid

- Tidak tidur di area masjid

- Membawa plastik untuk menyimpan sepatu/sandal

- Tidak menginjak rumput

- Tidak berenang di kolam

- Tidak merusak fasilitas masjid

- Membuang sampah pada tempatnya

- Mengawasi barang pribadi dan anak-anak saat berkunjung

Dedi Mulyadi Ungkap Masjid Raya Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman

Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Bandung kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkap sumber dana proyek tersebut.

Dalam unggahan di media sosial, Dedi menyebut bahwa masjid megah yang dibangun pada era Ridwan Kamil ini dibiayai melalui dana pinjaman dalam jumlah besar.

Dedi dan tim transisi Pemprov Jabar mengungkap bahwa proyek masjid yang berdiri di lahan 25,99 hektare ini menelan anggaran hingga Rp1,2 triliun.

Paling mengejutkan, sebagian besar dana berasal dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang totalnya mencapai Rp 3,4 triliun dan dibagi dalam dua termin.

Pinjaman PEN ini dibagi menjadi dua tahap, dengan termin pertama sebesar Rp2,2 triliun yang kini memasuki tahun keempat masa cicilan. Sementara termin kedua senilai Rp1,2 triliun baru akan lunas pada tahun 2029.

Dalam unggahan akun Instagram @bandungunfold, Dedi Mulyadi mempertanyakan sumber dana pembangunan masjid tersebut. "Oh jadi Masjid Raya Al Jabbar itu dibangun dari dana pinjaman?" tanyanya, dikutip dari Suara.com.

Dengan skema cicilan saat ini, Pemprov Jabar harus membayar Rp566 miliar per tahun hingga 2028, sebelum menyelesaikan sisa cicilan terakhir sebesar Rp211 miliar pada 2029.

Tak hanya soal utang, Dedi Mulyadi juga mengungkap biaya pemeliharaan Masjid Raya Al Jabbar yang mencapai Rp42 miliar per tahun.

"Biaya pemeliharaan per tahunnya berapa?" tanya Dedi dalam video yang beredar.

Seorang pria dalam video tersebut menjawab bahwa biaya pemeliharaan masjid mencapai Rp42 miliar per tahun. Hal ini memunculkan diskusi di kalangan masyarakat terkait pengelolaan anggaran daerah di Jawa Barat.