Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran untuk menghapus kuota impor. Terutama impor barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Perintah penghapusan kuota impor ditujukan Prabowo kepada sejumlah menteri dan kepala badan/lembaga yang turut hadir di Sarasehan Ekonomi, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo, Selasa (8/4/2025).
Kepala negara menegaskan kebijakan penghapusan impor menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” kata Prabowo.
Impor daging menjadi salah satu komoditas yang disampaikan Prabowo perihal kebijakan penghapusan kuota impor.
Ia menginstruksikan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membuka peluang impor bagi siapapun.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” kata Prabowo.
Baca Juga: Siti Zuhro: Stagnasi Bisa Ancam Kredibilitas Pemerintahan Prabowo
Prabowo turut menyoroti praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai. Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari pelaku usaha dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera bertindak jika ditemukan implementasi yang tidak sesuai.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” kata Prabowo.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menekankam pentingnya suatu negara membangun kemandirian ekonomi. Hal ini ia sampaikam menyusul banyak negara cemas imbas perang dagang.
Prabowo menyampaikan saat ini dunia tengah mengalami goncangan imbas peningkatan tarif impor yang diberlakukam Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. AS diketahui memberlakukan peningakatan tarif tersebut kepada banyak negara.
"Saudara-saudara apa yang terjadi sekarang goncangan dunia akibat negara ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara," kata Prabowo di acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Kebijakan AS tentu membuat ketidakpastian ekonomi secara global. Menurut kepala negara banyak negara cemas imbas peningkatan tarif yang diberlakukam Trump.
Berita Terkait
-
SBY Sanjung Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump: Tepat dan Hati-Hati!
-
Usai Presiden Prabowo Bertemu Megawati, PDIP Bakal Gabung Kabinet? Golkar Bilang Begini
-
Beredar Kabar Sudah Bertemu Megawati di Teuku Umar, Begini Respons Prabowo
-
Presiden Prabowo Ingatkan Pesan Pendiri Bangsa: Harus Berdiri di Atas Kaki Sendiri!
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?